POJOKSATU.id, JAKARTA-- Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mempertanyakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Kemendikbud Ristek yang kemudian membentuk Satgas Khusus Pantau dan Evaluasi PPDB.
Menurut Retno, apakah PPDB Sistem Zonasi perlu dipertahankan atau diganti.
Mengingat masalah sebenarnya pada PPDB Sistem Zonasi bukan karena ada kecurangan atau tidak, namun SMAN dan SMKN yang jumlahnya minim hampir di seluruh provinsi di Indonesia.
"Kalau PPDB sistem zonasi akan diganti, apakah menjamin mayoritas anak Indonesia usia sekolah akan tertampung di sekolah negeri, mengingat jumlah sekolah negeri memang terbatas. Tak ada penambahan SMAN dan SMKN bahkan SMPN selama puluhan tahun," kata Retno Listyarti, Selasa 15 Agustus 2023.
Retno meminta agar pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengevaluasi PPDB Sistem Zonasi, bukan untuk diganti.
"Harus kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga setahap demi setahap PPDB sistem zonasi dapat dirasakan manfaatnya. Sebaiknya dievaluasi bukan diganti sistemnya," ujar Retno.
Eks Komisioner KPAI ini menuturkan, pihak tetap mendukung PPDB Sistem Zonasi, ia juga memberi masukan tertulis kepada Joko Widodo agar mengevaluasi PPDB Sistem Zonasi.
"Kami mendorong Presiden Republik Indonesia untuk mempertahankan PPDB Sistem Zonasi, karena sistem ini yang paling mendekati prinsip keadilan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945," ujarnya.
Retno juga mendesak Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera membangun SMAN dan SMKN baru di wilayah kecamatan yang tidak ada SMPN atau SMAN atau SMKN.
Apalagi sekolah SD Negeri di berbagai daerah relative mencukupi jumlah dan penyebarannya, namun begitu SMP Negeri dan SMA/SMK Negeri jumlahnya jomplang.
"Kami mendorong Pemerintah Daerah segera merencanakan pembangunan sekolah sekolah negeri baru terutama SMP Negeri untuk pemkot/pemkab, dan untuk pemerintah provinsi menambah jumlah SMA dan SMK Negeri di wilayahnya," ujarnya.
Seperti diketahui, Sistem PPDB zonasi yang sudah berjalan selama 7 tahun terus menjadi polemik.
Setiap tahun, PPDB zonasi selalu diwarnai kecurangan. sistem PPDB zonasi merupakan salah satu warisan dari Muhadjir Effendy yang pernah menjabat sebagai Mendikbud.
Awalnya, sistem PPDB zonasi diniatkan untuk tujuan mulia, yakni demi meratakan kualitas pendidikan di daerah.
Sayangnya, sistem ini memiliki beberapa celah. Sistem zonasi diwarnai dengan masalah kecurangan hingga membuat beberapa sekolah kekurangan murid.
Bahkan, kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan untuk menghapusnya.***
