POJOKSATU.id, JAKARTA-- Efektivitas kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan capaian yang signifikan dalam konteks keamanan nasional.
Berdasarkan World Internal Security and Police Index (WISPI) 2023, Polri sebagai salah satu institusi kepolisian dengan kinerja terbaik di dunia.
Polri juga mendapatkan skor 0,920 pada dimensi hasil, tertinggi ketiga setelah Denmark dan Finlandia.
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R Haidar Alwi menanggapi capaian Polri ini.
"Pencapaian ini merefleksikan rasa aman masyarakat di ruang publik yang meningkat, tingkat kriminalitas yang relatif terkendali dibandingkan rata-rata global, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap kompetensi Polri dalam menjaga keamanan nasional," kata Haidar dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11/2025).
Baca Juga: Ayah dan Anak di Pamulang Jadi Korban Siraman Air Keras Saat Lewati Lokasi Tawuran
Dengan situasi geopolitik, keragaman sosial, dan dinamika keamanan dalam negeri yang kompleks seperti di Indonesia, pencapaian tersebut bukan hanya patut diapresiasi tetapi juga menjadi bukti bahwa transformasi institusi Polri berjalan di jalur yang tepat.
Keberhasilan ini menjadi semakin mencengangkan ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa Polri bekerja dengan kapasitas sumber daya yang belum ideal.
Rasio jumlah anggota Polri terhadap populasi Indonesia sebesar 1:631 menunjukkan bahwa satu personel Polri memikul tanggung jawab tinggi.
Keterbatasan infrastruktur dan personel merupakan tantangan yang seharusnya berdampak pada kualitas pelayanan keamanan.
Namun, Polri mampu mengompensasi kekurangan tersebut melalui strategi operasional yang adaptif, modernisasi teknologi kepolisian, dan penguatan kehadiran di tengah masyarakat.
Fakta ini jugalah yang menyebabkan dimensi kapasitas Polri dalam WISPI hanya mendapatkan skor 0,380.
Masih perlu penambahan jumlah personel dan infrastruktur keamanan agar penjagaan dan pelayanan terhadap masyarakat semakin maksimal.
Di sisi lain, dimensi legitimasi mendapatkan skor 0,580. Ini menegaskan bahwa tingkat dukungan publik terhadap Polri tergolong baik.
"Reputasi institusi keamanan sangat ditentukan oleh legitimasi sosialnya, dan skor ini menunjukkan Polri berada pada arah yang positif dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat setelah berbagai tantangan kasus internal beberapa tahun terakhir," tutur Haidar.
Meski begitu, dimensi proses mendapatkan skor terendah yakni 0,130. Skor ini mengindikasikan bahwa efektivitas penegakan hukum Polri di lapangan belum diimbangi oleh kualitas proses hukum dalam sistem pidana secara keseluruhan.
Banyak hasil penindakan yang tidak berakhir pada keadilan substantif karena lemahnya integritas dan efektivitas proses hukum di tingkat Kejaksaan maupun Pengadilan.
"Dengan kata lain, kinerja Polri seringkali tidak mendapatkan dukungan optimal dari dua pilar sistem peradilan lainnya, sehingga menghambat perbaikan komprehensif dalam tata kelola penegakan hukum nasional,” jelasnya.
“Selama ketimpangan masih berlangsung, kenaikan peringkat Indonesia dalam indeks keamanan dunia akan sulit dicapai secara signifikan," ungkapnya.
Secara agregat, skor total WISPI Indonesia berada pada angka 0,510 dan menempatkan Indonesia pada peringkat 63 dari 125 negara.
Posisi tersebut menampilkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang paling aman namun berada jauh dari kategori buruk.
"Peringkat ini sekaligus menjadi alarm bahwa reformasi sistem penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada Polri semata. Penguatan kapasitas Polri, peningkatan integritas Kejaksaan dan Pengadilan, serta harmonisasi antar-penegak hukum adalah kunci untuk mendorong Indonesia naik kelas dalam peta keamanan global," paparnya.
Karena itu, capaian Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa perubahan besar telah bergerak ke arah yang benar.
Namun, keberhasilan mempertahankan keamanan nasional tidak hanya menjadi beban bagi Polri sendiri.
"Reformasi hukum harus mencakup hingga Kejaksaan dan Pengadilan sebagai syarat mutlak terciptanya ekosistem penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berintegritas," terangnya.***
