POJOKSATU.id - Pengamat kebijakan publik IDP-LP, Riko Noviantoro menekankan, posisi Menteri BUMN di era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, merupakan salah satu pos yang vital.
Karena itu, ia menegaskan bahwa pengganti Erick Thohir itu wajib orang yang benar-benar punya kapasitas dan kompeten.
Hal itu ditegaskan Riko Noviantoro dalam 'Daulat Bicara: Siapa Menteri BUMN Pilihan Prabowo?' di Jakarta, Jumat (11/10/2024).
Baca Juga: Ramai Video Klarifikasi Wasit Ahmed Al Kaf Usai Laga Bahrain vs Indonesia, Cek Faktanya!
"Menteri BUMN ke depan harus bisa membaca peta ekonomi nasional dan dari kalangan profesional," tegas Riko.
Kenapa harus demikian?
Menurutnya Menteri BUMN erat kaitannya dengan wajah perekonomian nasional.
Baca Juga: Wasit Ahmed Al Kaf Telat Tiup Pluit Akhir Laga Bahrain vs Indonesia, Begini Penjelasan FIFA
Mulai dari nilai tukar rupiah hingga daya beli masyarakat.
"Dia harus mampu dalam memahami ekonomi nasional. Tidak hanya mengawasi kinerja BUMN, tapi bagaimana melihat peta ekonomi kita," papar Riko.
Sosok calon Menteri BUMN dari kalangan non parpol, dalam pandangan Riko, adalah hal yang penting.
Baca Juga: KPK Tindak Lanjut Dugaan Korupsi Pemotongan Honor Hakim Agung
Alasannya, agar tidak terkait dengan cawe-cawe politik praktis.
Sebab jika sekali saja wadah perusahaan plat merah itu dicampuri politik praktis, maka akan menganggu kinerja BUMN.
Namun syarat cawe-cawe politik yang disamaikan Riko tak sejalan dengan pandangan anggota DPR RI, Harris Turino.
Sebab bagaimanapun, Prabowo Subianto sebagai Presiden, pasti akan memilih calon yang terbaik.
"Siapapun presidennya, memilih Menteri BUMN pasti karena kompetensi. Tidak usah dipersoalkan," ucap Harris.
Politisi PDI Perjuangan ini berpandangan, calon Menteri BUMN ini haruslah sosok yang bermoral.
Apalagi, tekan Haris, kementerian ini mengelola uang negara yang jumlahnya tidak sedikit.
"Sepuluh ribu triliun itu duit gede," tegas dia.
Selain moral, calon menteri BUMN ke depan harus simple tapi tegas. Yakni, berani bilang 'NO'.
"Menteri BUMN yang berani ngomong 'NO' ketika dia dipaksa untuk melakukan hal-hal yang lucu-lucu," ucap legislator dari Dapil Jateng IX itu.
Harris Turino menyinggung bagaimana ada perusahaan pelat merah yang dipaksa mengakuisisi perusahaan pelat merah lainnya.
Padahal, sangat terang diketahui jika perusahaan yang akan diakuisisi itu kondisinya sakit.
Namun dengan segala macam alasan, dipaksa mengakuisisi perusahaan tersebut.
"Saya tidak menyebut BUMN-nya. Tetapi atas nama segala macam diminta menyelamatkan, melakukan hal lucu-lucu."
"Jadi, menteri BUMN ke depan harus berani bilang NO!," tegas dia.
Untuk mendapatkan artikel menarik dengan lebih cepat dan mudah bisa download aplikasi Pojoksatu.id untuk Android dan iOS dengan link di bawah ini:
Untuk diketahui, sebelumnya Haris merupakan anggota Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan BUMN.***
