POJOKSATU.ID - Pernyataan keras datang dari politisi Partai NasDem, Mori Hanafi, yang menyebut bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan rezim jahat.
Ucapan tersebut memicu respons luas karena selama dua periode pemerintahan Jokowi, NasDem dikenal sebagai salah satu partai yang berada dalam barisan pendukung utama pemerintah.
Dalam pernyataannya, Mori mengkritik keras proyek infrastruktur pemerintahan Jokowi, khususnya pembangunan bendungan di Nusa Tenggara Barat.
Baca Juga: Sudah 2 Tahun Gak Dibayar, Kontraktor Malah Diminta Minta Maaf, Ironi Proyek Pemkot Pekanbaru
Ia mengklaim pembangunan tersebut hanya dilakukan asal jadi tanpa memperhatikan pemanfaatan nyata bagi masyarakat.
Mori menegaskan bahwa beberapa bendungan yang dibangun tidak dapat difungsikan optimal, sehingga menurutnya membuktikan adanya kegagalan dalam perencanaan.
Komentarnya kemudian memantik reaksi cepat dari politisi lain, terutama dari kubu yang masih mendukung Jokowi.
Baca Juga: Ngobras Kementan: Strategi Ubah Kebun Hortikultura Jadi Magnet Wisata Baru
Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, balik menyerang Mori dengan menyebut bahwa anggota DPR itu perlu banyak belajar sebelum menyampaikan kritik tajam.
Menurut Ali, Mori tidak memahami mekanisme penyelesaian proyek strategis nasional, sehingga kritiknya dinilai tidak berbasis data.
Ali juga mengingatkan bahwa NasDem selama bertahun-tahun berada di dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi.
Baca Juga: Heboh! KPM Peralihan Pos ke KKS Bank Himbara, Ini Jadwal Saldo PKH dan BPNT Tahap 4 Masuk
Oleh karena itu, pernyataan Mori yang menyebut rezim Jokowi jahat dianggap kontradiktif dengan posisi partai yang dulunya aktif mendorong program-program pemerintah.
Ia menilai kritik itu lebih bernuansa politis dibanding bersifat evaluasi kebijakan.
Sementara itu, pernyataan Mori turut memunculkan kembali perdebatan soal manfaat proyek infrastruktur era Jokowi.
Baca Juga: Perjuangan Guru 57 Km yang Berujung Sanksi, Kisah Nur Aini yang Viral Lewat Podcast
Bendungan merupakan salah satu sektor yang paling masif dibangun selama 10 tahun pemerintahan Jokowi.
Pemerintah berkali-kali menegaskan bahwa pembangunan tersebut dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan dan menyediakan pasokan air jangka panjang.
Namun, Mori menekankan bahwa sejumlah proyek di NTB tidak memberikan hasil sesuai janji.
Baca Juga: Guru Gelisah! Mengapa TPG TW 3 Terhambat Padahal Mekanisme Sudah Terpusat?
Selain kritik Mori, beberapa waktu lalu politisi NasDem lainnya, Ahmad Sahroni, juga sempat menyuarakan pandangan kritis terkait Jokowi.
Sahroni meminta mantan Presiden tersebut untuk mundur dari politik praktis, mengikuti jejak SBY yang lebih memilih pensiun tenang setelah masa jabatannya berakhir.
Menurut Sahroni, regenerasi dalam politik harus diberi ruang, termasuk bagi keluarga mantan presiden.
Deretan kritik dari politisi NasDem ini menimbulkan spekulasi bahwa partai tersebut mulai menjauh dari posisi politik lama yang pro pemerintahan.
Publik menilai dinamika ini sebagai sinyal pergeseran strategi, terutama menjelang kontestasi politik mendatang.
Meski demikian, hingga sekarang tidak ada pernyataan resmi dari DPP NasDem yang menegaskan apakah kritik Mori merupakan sikap pribadi atau representasi dari arah politik partai.
Namun, pernyataan rezim jahat yang dilontarkan Mori dipastikan menambah panas suhu politik nasional.***
