POJOKSATU- Permasalahan status kerja dan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol) terus menjadi polemik.
Padahal keberadaan ojek online sudah menjadi bagian penting dari transportasi umum khususnya di kota-kota besar.
Tidak sedikit warga terutama pekerja yang menjadikan moda angkutan umum ini sebagai sarana transportasi utamanya. Namun, ironisnya status kerja para pengemudi ojol masih tidak jelas.
Isu ini kembali menjadi sorotan setelah Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima aspirasi dari Koalisi Ojol Nasional pada Rabu (23/4/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, ini menjadi momentum penting bagi perjuangan para pengemudi ojol untuk mendapatkan regulasi yang melindungi hak-hak mereka.
Anggota BAM DPR RI, Slamet Ariyadi, menegaskan bahwa status ojol sebagai mitra kerja selama ini tidak mencerminkan realitas di lapangan.
"Kenapa dianggap sebagai buruh? Karena tidak ada regulasi yang mengatur," ungkap Slamet menanggapi keluhan para pengemudi ojol yang merasa diperlakukan seperti buruh namun tanpa perlindungan yang memadai.
Kondisi ini telah berlangsung sejak munculnya layanan transportasi berbasis aplikasi di Indonesia.
Pengemudi ojol berada dalam posisi sulit karena ketiadaan status kerja yang jelas serta hubungan kemitraan yang dinilai timpang dengan perusahaan aplikator.
Baca Juga: Bapak Ibu Guru Harus Tahu Penyebab Kode 13 Tiba-tiba Berubah Menjadi Kode 04! Cek Solusinya di Sini!
Untuk mengatasi permasalahan ini, Slamet mengusulkan beberapa solusi yang perlu diakomodir dalam regulasi yang komprehensif:
1. Tarif yang Adil dan Transparan
Regulasi diharapkan dapat mencegah manipulasi tarif melalui berbagai skema aplikasi yang merugikan pengemudi.
"Supaya tidak ada cara mengibuli yang halus itu dengan acara aplikasi hemat dan sebagainya," tegas anggota DPR dari Fraksi PAN ini.
2. Pengurangan Biaya Operasional dan Jaminan Perlindungan Kesehatan
Biaya operasional yang tinggi menjadi beban tersendiri bagi pengemudi ojol. Regulasi yang adil diharapkan dapat mengurangi beban ini.
Baca Juga: RUU Statistik Terus Digodok, Komdigi dan Kemendag Dilibatkan, Kewenangan BPS dalam Akuisisi Data Nasional Diperkuat
"Juga solusi sosial, bagaimana nanti pemerintah juga menjamin perlindungan kesehatannya," tambah politisi dari PAN ini, menekankan pentingnya kesejahteraan pengemudi tidak hanya dari segi pendapatan tetapi juga kesehatan.
4. Pengakuan Komunitas Pengemudi
Slamet berjanji akan mendorong pemerintah untuk mengakui keberadaan komunitas pengemudi ojol seperti Dewan Presidium Pusat Koalisi Ojol Nasional.
Pengakuan ini diharapkan dapat mempermudah penyampaian aspirasi dan penyelesaian permasalahan, termasuk isu Bantuan Hari Raya (BHR).
Komitmen BAM DPR Menindaklanjuti Aspirasi Ojol
Ketua BAM DPR RI, Netty Prasetiyani, menekankan komitmen lembaganya untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi Koalisi Ojol Nasional.
"Badan Aspirasi Masyarakat adalah alat kelengkapan DPR yang baru dibentuk sejak 13 Oktober 2024, dan kami hadir untuk secara langsung menampung suara rakyat, termasuk dari teman-teman ojol," ucap politisi dari PKS ini.
Netty menjelaskan bahwa BAM DPR bertugas menyalurkan aspirasi masyarakat kepada komisi terkait setelah melalui proses telaah dan persetujuan pimpinan DPR RI.
Dalam kasus ojol, beberapa komisi di DPR bisa menangani isu ini, termasuk Komisi I (digitalisasi), Komisi V (transportasi), dan Komisi IX (ketenagakerjaan dan hubungan industrial).
Harapan Terwujudnya Regulasi yang Melindungi
Pertemuan antara BAM DPR dan Koalisi Ojol Nasional ini menjadi langkah awal yang penting untuk perjuangan para pengemudi ojol mendapatkan keadilan dan perlindungan.
Baca Juga: Biduan Windy Idol Dicecar KPK: Bongkar Aliran Dana Haram Eks Pejabat Mahkamah Agung?
Netty menegaskan aspirasi dari Koalisi Ojol Nasional tidak hanya akan dicatat, tetapi juga akan didorong untuk menjadi bagian dari proses legislasi, terutama dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang yang relevan.
Dengan adanya dorongan untuk menciptakan regulasi yang komprehensif, diharapkan kesejahteraan pengemudi ojol dapat lebih terjamin di masa mendatang.
Perjuangan ini menjadi semakin penting mengingat peran vital ojek online dalam ekosistem transportasi dan ekonomi digital Indonesia.***
