POJOKSATU.id - Reuni 212 kembali digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada 2 Desember 2025, namun suasananya jauh berbeda dari satu dekade lalu.
Jika pada 2016 gerakan ini dikenal sebagai kekuatan oposisi paling lantang terhadap pemerintah, kini Reuni 212 justru menegaskan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Perubahan sikap ini menandai transformasi sosial-politik besar dalam tubuh gerakan yang pernah menggetarkan panggung nasional.
Baca Juga: Informasi Penting! Cek Status dan Mulai Pelatihan Bimtek Rumdik
"Kami bukan orang Prabowo, tapi kami tidak terima kalau ada upaya kebaikan dari pemerintahan Prabowo ternyata diancam-ancam oleh mafia"
ujar Shobri Lubis dikutip republika 2/12/2025.
Pada masa awal kemunculannya, Aksi 212 dibangun dari gelombang protes terhadap kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Baca Juga: Bahlil Lahadalia Ungkap Pernah Cabut Ratusan Izin Usaha Pertambangan yang Bermasalah
Gerakan ini menjadi simbol perlawanan publik terhadap pemerintah saat itu.
Ribuan hingga jutaan orang turun ke jalan,
Dan aksi tersebut dikenal sebagai salah satu mobilisasi politik berbasis identitas terbesar pasca-Reformasi.
Dalam konteks itu, 212 identik dengan suara perlawanan dan kritik bukan kedekatan dengan kekuasaan.
Baca Juga: Kunjungi Garoga, Menteri ESDM Pastikan Stok BBM Sumut Cukup, Isi Bensin Tak Pakai Barcode ke SPBU
Titik balik itu akhirnya muncul pada 2025 ketika panitia Reuni 212 secara terbuka mengundang Presiden Prabowo Subianto, para menteri, serta pejabat publik untuk hadir dalam acara di Monas.
Bukan hanya mengundang, Ketua SC Reuni 212 Ahmad Shobri Lubis menyatakan secara eksplisit bahwa mereka siap “pasang badan”.
Bagi Prabowo dengan syarat pemerintah tegas membasmi mafia pembalakan hutan dan korupsi.
Pernyataan ini bukan hanya dukungan simbolik, tetapi bentuk legitimasi moral kepada pemerintah.
Fakta ini menunjukkan bahwa Reuni 212 telah mengalami transformasi orientasi.
Baca Juga: Informasi Penting! Cek Status dan Mulai Pelatihan Bimtek Rumdik
Dari gerakan penekan yang selama bertahun-tahun berada di luar lingkar kekuasaan, kini mereka mulai masuk sebagai mitra pemerintah.
Meski dukungan tersebut dikemas sebagai “dukungan bersyarat”, reposisi ini tetap mencerminkan realpolitik .
Gerakan memilih beradaptasi dengan konfigurasi kekuasaan baru agar tidak kehilangan relevansi.
Baca Juga: Informasi Penting! Cek Status dan Mulai Pelatihan Bimtek Rumdik
Ada beberapa alasan mengapa perubahan ini terjadi.
Pertama, setelah kehilangan daya tarik isu-isu lama, Reuni 212 membutuhkan panggung politik baru.
Mengaitkan diri dengan pemerintah memberikan ruang kembali hadir dalam percakapan publik.
Kedua, Prabowo merupakan figur yang sejak Pilpres 2019 relatif diterima oleh kelompok Islam konservatif.
Hubungan yang cair ini menjadi modal bagi 212 untuk merapat tanpa harus merasa meninggalkan identitas awal mereka.
Ketiga, dengan mengikat isu moral seperti pemberantasan mafia dan korupsi.
Reuni 212 dapat menampilkan diri bukan sebagai pendukung politik biasa, melainkan sebagai “pengawal moral” pemerintah.
Meski demikian, perubahan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan.
Apakah Reuni 212 mempertaruhkan idealisme awal demi pragmatisme politik?
Baca Juga: Informasi Penting! Cek Status dan Mulai Pelatihan Bimtek Rumdik
Bagaimana reaksi basis massa yang dahulu datang karena semangat perlawanan, bukan kedekatan dengan kekuasaan?
Dan apakah pemerintah akan memanfaatkan dukungan ini sebagai strategi merangkul kekuatan konservatif?
Transformasi Reuni 212 dari oposisi menjadi pendukung pemerintah adalah salah satu pergeseran politik paling menarik dalam satu dekade terakhir.
Ia menunjukkan bagaimana sebuah gerakan berbasis identitas dapat berubah mengikuti dinamika kekuasaan nasional.
Pergeseran ini bukan sekadar perubahan sikap, tetapi perubahan identitas politik.***
