POJOKSATU.ID - Indonesia bersiap menorehkan sejarah baru di panggung internasional.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan, Indonesia akan memainkan peran strategis dalam isu-isu global, termasuk konflik Venezuela, jika resmi menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026.

Pernyataan itu disampaikan Pigai dalam keterangannya di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/1/2026).

Baca Juga: Viral! Menteri HAM Akui Belum Baca KUHP Baru saat Pasal Demo Wajib Lapor, Publik Aneh 'Kok Belum Baca?'

Menurutnya, pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB merupakan momen bersejarah yang belum pernah terjadi sejak Indonesia merdeka.

“Baru 80 tahun Indonesia merdeka, dan untuk pertama kalinya kita dipercaya memimpin lembaga multilateral dunia,” ujar Pigai, dikutip pojoksatu.id dari kompas.com.

Pigai menekankan, posisi Presiden Dewan HAM PBB bukan sekadar jabatan simbolik.

Baca Juga: Pengakuan Mengejutkan! Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima USD 7.000 dari Proyek Chromebook

Indonesia, kata dia, akan terlibat aktif dalam penyelesaian berbagai persoalan HAM internasional yang saat ini menjadi perhatian dunia.

Salah satu isu yang disinggung Pigai adalah konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Venezuela.

Hubungan kedua negara tersebut hingga kini masih diwarnai ketegangan politik, sanksi ekonomi, serta persoalan hak asasi manusia yang kompleks.

Baca Juga: Resmi Tersangka atas Laporan Doktif, dr Richard Lee: Saya Percaya Kebenaran Tidak Perlu Dibela dengan Emosi

“Besok, persoalan Venezuela akan ditangani oleh putra Indonesia,” ucap Pigai, menegaskan kesiapan Indonesia mengambil peran mediator dan penyeimbang di tengah dinamika global.

Pernyataan tersebut langsung menyita perhatian publik, mengingat konflik Venezuela selama ini menjadi isu sensitif dalam geopolitik internasional.

Keterlibatan Indonesia dinilai dapat membawa pendekatan baru yang lebih netral, dialogis, dan berlandaskan prinsip kemanusiaan.

Baca Juga: Syarat dan Cara Membuat Akun BIMA Kemdiktisaintek 2026, Bukan Hanya Dosen, Simak Pihak yang Wajib Daftar Platform Ini

Indonesia sendiri secara resmi telah dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk dicalonkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB periode 2026.

Dukungan dari kawasan Asia-Pasifik ini menjadi sinyal kuat kepercayaan dunia internasional terhadap diplomasi Indonesia di bidang HAM.

Pigai menegaskan, Indonesia akan mengedepankan pendekatan berbasis konstitusi, nilai Pancasila, serta pengalaman panjang dalam diplomasi damai.

Baca Juga: Tiga Pilar Program Riset Prioritas 2026, Pemerintah Siapkan Rp3 Triliun untuk Dorong Inovasi Kampus

Menurutnya, Indonesia memiliki rekam jejak yang baik sebagai negara yang aktif mendorong dialog, bukan konfrontasi.

“Kita ingin Dewan HAM menjadi ruang solusi, bukan arena konflik politik,” katanya.

Pengamat menilai, jika terpilih, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB berpotensi memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan moral di tingkat global.

Baca Juga: Kuliah Dibilang Scam Influencer, Sekolah Rakyat Digeber Negara untuk Cegah Putus Sekolah

Selain itu, peran aktif dalam isu Venezuela bisa menjadi ujian pertama sekaligus pembuktian kapasitas diplomasi Indonesia di mata dunia.

Dengan pencalonan ini, Indonesia tak hanya mencetak sejarah, tetapi juga membuka babak baru peran strategisnya dalam menjaga dan mempromosikan hak asasi manusia secara global.***