POJOKSATU.id, JAKARTA-- Pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas terkait anjuran memilih pemimpin dengan melihat rekam jejak utamanya, terus menuai pro dan kontra.
Salah satu organisasi yang pro mendukung pernyataan Menag Yaqut Cholil Quomas adalah Jaringan Muslim Madani (JMM).
Direktur Eksekutif JMM, Syukron Jamal mengaku sependapat dengan pernyataan yang disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas terkait memilih rekam jejak seorang pemimpin.
"Pernyataan Menag sangat tepat dan strategis sebagai himbauan moral seorang pejabat publik, kami sangat mengapresiasi hal tersebut Syukron Jamal kepada pojoksatu.id, Senin 2 Oktober 2024.
Baca Juga: Jokowi Resmikan Kereta Cepat Whoosh, Pj Wali Kota : Tingkatkan Ekonomi dan Pariwisata Kota Bandung
Menurut Syukron, belajar dari Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019 banyak politik elektoral yang digunakan untuk membuat polarisasi yang cukup kuat di masyarakat.
Rekam jejak itulah, kata dia, yang patut disambut baik dalam upaya mencegah polarisasi dan politik pecah belah utamanya dalam mengatasnamakan agama.
"Cukuplah Pilpres 2019 menjadi pelajaran berharga untuk kita semua bagaimana semangat persatuan dan persaudaraan antar sesama," tuturnya.
Karena itu, Syukron beranggapan politisasi agama berpotensi akan merebak digunakan oleh pihak-pihak tertentu di berkontestasi di Pilpres 2024 mendatang.
Baca Juga: Presiden Jokowi : Kereta Cepat Tandai Modernisasi Transportasi Massal di Indonesia
Dan ironisnya, lanjutnya, upaya tersebut sudah mulai terlihat dari dinamika pertarungan opini di berbagai platform sosial media termasuk aplikasi percakapan WA group.
"Kita jangan menutup mata atau pura-pura tidak tahulah dengan fakta ini," terangnya.
Seperti diketahui Menag Yaqut menyebut ada figur capres yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat Pilgub DKI Jakarta tahun 2017.
Ia mengingatkan agar tak memilih pemimpin yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Meski ia meyakini politik tak akan terlepas dari agama.
"Kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta kemudian dua Pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan," kata Yaqut.***
