POJOKSATU.ID - Presiden Prabowo Subianto menegur keras Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, karena meninggalkan daerahnya untuk melaksanakan ibadah umrah saat wilayah tersebut sedang tertimpa bencana.
Bahkan Prabowo meminta langsung kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk segera memproses pencopotan Mirwan.
Momen itu terjadi dalam rapat terbatas penanganan bencana yang digelar di Aceh pada Minggu (7/12/2025) malam. dilansir dari INews.ID
Di awal rapat, Prabowo terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada para bupati dari wilayah terdampak bencana yang hadir dan tetap mendampingi warganya di tengah situasi sulit.
Ia menilai kehadiran kepala daerah sangat penting karena menjadi garda terdepan dalam penanganan darurat.
Namun suasana rapat berubah ketika Prabowo menyinggung ketidakhadiran Bupati Aceh Selatan.
Ia secara terang-terangan menyoroti keputusan Mirwan MS yang memilih pergi umrah ketika wilayahnya sedang mengalami krisis akibat bencana.
Prabowo menyebut tindakan itu sebagai bentuk lari dari tanggung jawab.
“Kita lihat banyak bupati hadir malam ini, terima kasih atas kerja kerasnya. Tapi kalau ada yang mau lari dari masalah, ya silakan,” ujar Prabowo sebelum kemudian menoleh ke Mendagri Tito Karnavian.
Prabowo lalu memberikan instruksi tegas agar Mendagri segera mengambil tindakan. Dengan gaya khasnya, ia mengatakan bahwa kepala daerah yang tidak siap menghadapi situasi sulit tidak layak memegang amanah publik.
Baca Juga: Wajib Simak! Kontrak PPPK BGN Hanya 3 Tahun, Pelamar Diminta Teliti Poin-Poin Krusial Ini
“Copot itu, Mendagri bisa ya diproses? Hahaha. Bisa?” ucap Prabowo sambil tertawa kecil, namun dengan intonasi serius.
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan publik karena menunjukkan sikap Presiden yang menuntut komitmen penuh dari pejabat daerah, terutama dalam situasi darurat.
Banyak pihak menilai Prabowo ingin menegaskan bahwa jabatan kepala daerah bukan semata posisi politik, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan hadir bersama masyarakat ketika bencana terjadi.
Baca Juga: Mahasiswa PTDI-STTD Belajar Teknologi Kendaraan Listrik di BRIN Serpong, Ini Pengalaman Lengkapnya
Sementara itu, hingga artikel ini diterbitkan, belum ada respons dari Bupati Aceh Selatan Mirwan MS maupun klarifikasi resmi dari pihak pemerintah daerah terkait keberangkatan umrah tersebut.
Publik pun masih menunggu langkah lanjutan dari Kementerian Dalam Negeri setelah mendapat instruksi langsung dari Presiden.
Peristiwa ini menambah sorotan terhadap para pejabat daerah yang dianggap kurang responsif dalam penanganan bencana.
Beberapa pengamat menilai Presiden ingin mengirim pesan kuat agar seluruh aparatur negara mengutamakan kepentingan warga di atas urusan pribadi.
Baca Juga: CATAT! Instansi dengan Kuota CPNS 2026 Terbanyak, Peluang Masuk ASN Makin Besar!
Di sisi lain, pemerintah pusat saat ini masih berfokus pada percepatan pemulihan wilayah terdampak, termasuk pemulihan akses, distribusi bantuan, dan penanganan warga yang mengungsi.
Kejadian ini diperkirakan akan memicu diskusi lebih luas mengenai standar etika pejabat publik dalam situasi darurat.***
