POJOKSATU.id - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), melakukan upacara peresmian Kantor BPJS Kesehatan di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Jumat (01/03/2024) pagi.

Dalam kesempatan tersebut, beliau menegaskan bahwa kehadiran kantor BPJS Kesehatan ini akan memperkuat jaringan layanan kesehatan di IKN.

Jokowi mengungkapkan apresiasinya terhadap pembangunan kantor BPJS Kesehatan di Ibu Kota Nusantara, menyebutnya sebagai langkah penting setelah sebelumnya dilakukan groundbreaking untuk klaster industri keuangan.

Beliau juga menyatakan bahwa pembangunan lima rumah sakit di kawasan tersebut sedang berlangsung.

Baca Juga: Upacara Peletakan Batu Pertama Telkom Smart Office: Presiden Jokowi Dorong Peningkatan Konektivitas Digital di IKN

Yang akan menambah lengkapnya layanan kesehatan di Ibu Kota Nusantara bagi masyarakat lokal maupun nasional.

Presiden juga memberikan penghargaan terhadap peningkatan manajemen dan layanan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan.

Beliau mengingat masa-masa sulit pada 2015-2016 ketika defisit keuangan menjadi masalah utama yang dihadapi BPJS Kesehatan, namun beliau mencatat perbaikan signifikan dalam tata kelola organisasi tersebut.

Baca Juga: bjbPreneur on Campus Universitas Swadaya Gunung Jati: Bongkar AI untuk Bisnis Masa Depan

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa keluhan masyarakat terhadap layanan BPJS Kesehatan, seperti antrian panjang, telah mengalami perbaikan yang cukup besar.

Beliau mengatakan bahwa saat ini layanan kepada peserta BPJS Kesehatan telah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Presiden juga menyoroti peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang kini mencapai 267 juta jiwa, mencerminkan peningkatan cakupan program ini terhadap populasi Indonesia.

Dalam acara tersebut, Presiden didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan tokoh-tokoh penting, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta sejumlah menteri dan pejabat daerah terkait lainnya.***