POJOKSATU.ID - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (JK), angkat bicara terkait aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dilakukan oleh sekelompok orang dan sempat memicu perhatian publik.

JK menilai tindakan tersebut tidak mewakili aspirasi masyarakat Aceh secara keseluruhan.

Menurut JK, pengibaran bendera GAM hanyalah bentuk luapan emosi dari segelintir oknum dan tidak mencerminkan kondisi Aceh saat ini.

Baca Juga: Gaji PNS 2026 Naik atau Tidak? Menkeu Purbaya Beberkan Harus Tunggu Kinerja Kuartal I

Ia menegaskan bahwa mayoritas rakyat Aceh telah memilih jalan damai dan menikmati stabilitas pascakonflik.

“Rakyat Aceh sudah ingin damai, sudah menikmati kedamaian,” tegas Jusuf Kalla, dikutip pojoksatu.id dari tvonenews (4/1/2026).

Sebagai salah satu tokoh kunci di balik tercapainya Perjanjian Damai Helsinki pada 2005, JK menilai situasi Aceh saat ini jauh lebih baik dibandingkan masa konflik bersenjata di masa lalu.

Baca Juga: Unand Kerahkan Mahasiswa untuk Perkuat Peran dalam Pemulihan Pascabencana di Sumbar

Ia menegaskan bahwa perdamaian yang telah terbangun selama hampir dua dekade merupakan hasil dari perjuangan panjang dan pengorbanan banyak pihak.

JK menyebut, masyarakat Aceh kini lebih fokus pada pembangunan, peningkatan kesejahteraan, serta kehidupan sosial yang lebih stabil.

Oleh karena itu, aksi-aksi simbolik yang berpotensi memicu kegaduhan dinilai tidak sejalan dengan semangat mayoritas warga Aceh.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Tegaskan Kenaikan Gaji ASN 2026 Bergantung Kinerja Keuangan Kuartal I

“Yang melakukan itu hanya sebagian kecil. Jangan disamakan dengan keinginan seluruh rakyat Aceh,” ujarnya.

JK juga mengingatkan pentingnya menjaga suasana kondusif di Aceh agar perdamaian yang telah terjalin tidak terganggu.

Ia berharap semua pihak dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memunculkan kembali trauma konflik di tengah masyarakat.

Baca Juga: Nasib Kenaikan Gaji ASN 2026 Ditentukan Kuartal I, Ini Kata Menkeu Purbaya

Aksi pengibaran bendera GAM sendiri sempat menuai beragam reaksi.

Sebagian pihak menilai tindakan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan persatuan nasional.

Namun JK menekankan bahwa respons terhadap kejadian tersebut harus tetap proporsional dan tidak berlebihan.

Baca Juga: Viral! Ribuan ASN Gotong Royong Bersihkan Aceh Tamiang Tanpa Biaya Dinas

Ia percaya pemerintah pusat dan daerah memiliki pengalaman dan kapasitas untuk menyikapi situasi tersebut secara bijak.

Pendekatan dialog dan penegakan hukum yang terukur dinilai menjadi kunci agar masalah tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Sebagai tokoh nasional yang lama berkecimpung dalam isu perdamaian Aceh, JK berharap generasi muda Aceh terus menjaga warisan damai yang telah diperjuangkan bersama.

Baca Juga: 58,26 Persen Guru PAI SD Belum Fasih Baca Alquran, Kemenag Rancang Perbaikan lewat Sejumlah Rekomendasi Strategis Ini

Ia menilai masa depan Aceh jauh lebih cerah jika stabilitas politik dan keamanan tetap terjaga.

“Damai itu mahal. Jangan dirusak oleh tindakan yang tidak mencerminkan suara rakyat,” pungkas JK.

Pernyataan JK tersebut diharapkan dapat meredam spekulasi dan kekhawatiran publik, sekaligus menegaskan bahwa Aceh saat ini berada dalam jalur damai dan pembangunan yang berkelanjutan.***