POJOKSATU.id, JAKARTA - Pengamat politik Jamilludin Ritonga menilai pengesahan Perppu Cipta Kerja atau Ciptaker terkesan dipaksakan.
Pasalnya, banyak pihak yang menolak pengesahan Perppu Ciptaker tersebut, tapi DPR tetap ketok palu.
"Ini terkesan dipaksakan," kata Jamilludin kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Kamis (23/3/2023).
Menurut Dosen Universitas Esa Unggul itu hal tersebut perlu dilakukan perlawanan karena bertentangan dengan kehendak masyarakat.
"Pengesahan Perppu Ciptaker ini saya rasa layak dilawan dan sudah mendapat penolak keras dari masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, DPR secara resmi menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.
Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, Selasa (21/3/2023).
Rapat pengesahan Perppu Ciptaker turut dihadiri pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Berkenaan dengan itu apakah RUU tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja bisa disetujui?" ujar Ketua DPR Puan Maharani.
Diberitakan sebelumnya, Insiden mikrofon mati kembali terjadi dalam rapat paripurna DPR RI pengesahan UU Cipta Kerja kemarin.
Lagi-lagi, Partai Demokrat menjadi korban insiden mikrofon mati saat membaca pandangan usai menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU).
Saat membaca pandangan Fraksi Demorkat oleh perwakilannya, Hinca Panjaitan, tiba-tiba suara Hinca menghilang di tengah penyampaian pandangan.
Dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, yang digelar Selasa (21/3/2023) kemarin, suara Hinca tak terdengar di tengah-tengah penyampaian pandangan Partai Demokrat.
“Pimpinan, interupsi pimpinan. Izinkan kami dari Fraksi Partai Demokrat menggunakan hak konstitusional kami sesuai Pasal 164 untuk menyampaikan secara lisan pandangan kami dalam kesempatan ini,” kata Hinca dan diizinkan Ketua DPR yang sekaligus memimpin sidang, Puan Maharani.
Saat diizinkan, Hinca membaca pandangan fraksi Demokrat di atas podium. Di tengah-tengah penyampaian pandangan tiba-tiba microphone yang digunakan mati.
Insiden itu menjadi kali kedua bagi Fraksi Partai Demokrat setelah politisi Benny K Harman juga mengalami hal serupa pada Oktober 2020 silam.
Saat mic itu mati, Hinca tetap menyampaikan pandangan fraksinya hingga akhir meski suaranya tak terdengar.
Dalam pengambilan keputusan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang, PKS menjadi satu-satunya partai yang memilih untuk Walk Out. Hal itu diwakili anggota DPR Fraksi PKS, Bukhori Yusuf.
“Dengan segala hormat, kami Fraksi PKS menolak Perppu 2 tahun 2022 dan menyatakan Walk Out untuk agenda penetapan Perppu 2 tahun 2022 meskipun kami akan kembali lagi untuk agenda-agenda yang lain,” kata Bukhori yang diikuti walk out oleh semua Anggota Dewan fraksi PKS.
Meski demikian, DPR RI tetap mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi UU. Tujuh parpol parlemen yang setuju, yakni PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, dan PAN. Pengesahan itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani (Mufit/fandi/Pojoksatu)
