POJOKSATU.id, BANJAR - Tokoh masyarakat Kota Banjar, Ujang S. Bachyan, yang kerap disapa UJB yang sekaligus menjabat Ketua Marags dan PPM Kota Banjar, protes terkait adanya pengangkatan mantan sekda Ade Setiana menjadi Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
"Saya selaku warga masyarakat jujur merasa sangat kecewa dengan adanya pengangkatan pejabat fungsional analisis kebijakan ahli utama, apa sih urgensinya sehingga perlunya diangkat pejabat tersebut, malahan menurut pemikiran saya yang awam justru dengan kebijakan tersebut terkesan bertentangan dengan kondisi Pemerintahan sekarang yang katanya sedang defisit anggaran," tutur UJB.
Beliau juga mengkritisi kinerja Pejabat Pemerintahan sekarang yang terkesan aji mumpung dengan memanfaatkan regulasi sebagai kedok dari kepentingan golongan tertentu saja, salah satu contohnya kebijakan terkait pengangkatan pejabat fungsional yang sekarang, bahkan patut diduga nantinya Jabatan itu hanya ganti nomenklatur saja, misalnya bisa saja yang nanti akan diangkat sebagai Penjabat Sekdanya masih orang yang sama. Jadi berasa tinggal di negeri dongeng yang penuh dengan sinetron.
"Kebijakan ini nantinya akan menjadi boomerang juga bagi Pemerintah, coba saja bayangkan jika semua eselon 2 yang sudah mau pensiun berbondong bondong mengajukan inpassing ke jabatan fungsional? Ayo mau gimana?," katanya.
Bukan hanya itu, ada informasi juga bahwa di Kota Banjar ada pejabat fungsional yang difungsional tidak sesuai dengan jabatannya, aneh bagaimana dengan penilaian kinerjanya, bagaimana mereka bisa naik pangkat?
"Menurut Keterangan Wali Kota Banjar seusai Pelantikan Pejabat kemarin, bahwasanya seusai pelantikan ini akan diangkat PJ Sekda yang selanjutnya akan diadakan Seleksi Terbuka untuk Jabatan Sekda, Kadis PUTR dan SATPOLPP, saya sangat berharap adanya keterbukaan dan objektifitas di perhelatan tersebut, jangan Lelang Lelangan atau Pura pura Lelang. Proses tersebut harus benar benar menghasilkan SDM yang kompeten di Jabatannya masing masing sehingga bisa membawa Kota Banjar menjadi lebih Berseri sesuai janji politik Kepala Daerah," tandasnya.
UJB mengajak kepada segenap masyarakat untuk bersama-sama ikut memantau kinerja pemerintahan ini, khususnya yang berkaitan dengan kepegawaian, agar tidak semena-mena dalam mengambil kebijakan. Mohon juga kepada yang terhormat anggota DPRD Kota Banjar khususnya Komisi yang membidangi masalah kepegawaian untuk dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan maksimal karena mereka yang sudah duduk di kursi legislatif kan merupakan kepanjangan tangan dari suar suara rakyat. (Ega Nugraha/Pojoksatu)
