POJOKSATU.id, JAKARTA— Pengamat politik Saiful Anam curiga ada masalah antara Polri dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) sehingga memilih pengamanan dari pihak TNI.
Menurut Saiful, Kejagung harus terbuka dan tidak menutup-nutupi kalau memang ada persoalan dengan Polri, sehingga lebih memilih TNI untuk pengamanan di seluruh kantor Kejati dan Kejari.
"Kejaksaan saya kira harus terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi, jika memang ada masalah harus diungkap secara terbuka," kata Saiful Anam, Selasa (13/5/2025).
Baca Juga: PB IDI Soroti Mutasi Mendadak Dr Piprim Basarah dari RSCM ke RS Fatmawati Jaksel
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) ini merespons pengerahan personel TNI untuk melakukan pengamanan di kantor-kantor Kejaksaan di seluruh Indonesia.
Menurut Saiful Anam, pengamanan dari unsur TNI tidak lazim adanya. Soal keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah wewenang Polri, bukan TNI.
"Saya kira harus klir apa masalahnya, apakah memang ada masalah dengan Polri atau ada apa? Tentu pertanyaan tersebut juga tersiar di berbagai benak publik," kata Saiful.
Baca Juga: Profil Sekilas SMK CBM Purwokerto, Sekolah Swasta Viral Gelar Wisuda Kelulusan Bak Universitas
Jika memang ada masalah, maka Kejaksaan dapat mengadukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan.
Jangan justru menunjukkan sikap yang memberi kesan ada hubungan kurang baik dengan lembaga Kepolisian.
"Jika hal tersebut terus berlanjut maka kurang baik di hadapan publik, karena Polri dianggap kurang kredibel dan dipercaya oleh Kejaksaan, apalagi oleh rakyat," kata Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini.***
