POJOKSATU.id, BANDUNG - Pemkot Bandung menginstruksikan seluruh rumah sakit membuka posko layanan vaksin polio pada sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) kedua disesuaikan dengan jadwal pemeriksaan balita.
"Di Kota Bandung ada 39 rumah sakti. Putaran pertama kami hanya melibatkan 7-8 RS. Tiap RS bisa memberikan kontribusi sasaran sampai ratusan," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, Anhar Hadian, Rabu (24/5/2023).
Putaran pertama sub PIN polio pada Maret-April 2023, hasil capaian Kota Bandung sebesar 73,4 persen dari target 180.000 sasaran atau di bawah target yang ditentukan pemerintah yakni 95 persen.
Anhar menyatakan, daerah yang sudah di atas 90 persen, pelaksanaan sub PIN polio putaran keduanya sudah dilaksanakan 15 Mei 2023.
Karena itu ia mengingatkan daerah yang capaiannya masih di bawah 90 persen agar menggenjot capaian di putasan kedua yang pelaksanannya dimulai pada 22 Mei-2 Juni 2023.
"Kondisi untuk daerah yang tidak mencapai target memang menjadi riskan karena berpotensi terjadinya penularan polio tipe 2," kata dia.
BACA JUGA: Komisi II Puji Kesiapan Kota Bandung Hadapi Pemilu 2024
Ia menjelaskan, vaksinasi saat ini adalah tipe polio yang bukan rutin diberikan vaksinasinya.
"Sehingga untuk pelaksanaan sub PIN ini sama sekali tidak melihat status vaksinasi polio sebelumnya," paparnya.
Karena itu, semua balita apapun status vaksinasi polio sebelumnya tetap harus diberikan vaksinasin polio dalam dua putaran.
Selain mengejar vaksinasi putaran kedua, pihaknya juga harus memenuhi target dari vaksin putaran pertama.
Hasil evaluasi pelaksanaan sub PIN polio pertama, dari 30 kecamatan di Kota Bandung, hanya 2 kecamatan yang dapat mencapai target di atas 95 persen.
Yakni Cibeunying Kaler 97 persen dan Sukajadi 96 persen. Sedangkan sisanya di bawah target.
BACA JUGA: Deretan Atlet Kota Bandung Bertabur Medali di SEA Games Kamboja 2023
Menurut Anhar, salah satu faktornya karena Kota Bandung merupakan kota metropolitan dan mobilitas penduduknya sangat tinggi.
"Faktornya karena terlalu tinggi target sasaran yang ditetapkan Pusdatin. Kami sudah berupaya bersurat ke Kemenkes untuk mengubah target tersebut, tapi Kemenkes tidak mau mengubah target tersebut dengan beberapa pertimbangan," katanya.
Sementara itu, Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna menyarankan agar meningkatkan kualitas "sweeping" rekan-rekan kewilayahan, puskesmas, kecamatan, kelurahan, dan kader posyandu.
"Beberapa kelurahan melaksanakan sweeping plus plus, menyisir seluruh ruang yang ada balitanya. Ternyata hasilnya luar biasa. Banyak balita yang ada kemungkinan tidak terdata oleh posyandu, seperti di wilayah apartemen, kos-kosan, dan perumahan kawasan elit," ucap Ema.
Selain itu, Dinkes juga perlu mencari tahu lebih lanjut melalui RS dan dokter spesialis anak di Kota Bandung untuk menyisir angka vaksinasi yang bisa saja terlewat.
BACA JUGA: Plh Wali Kota Bandung Dorong Hipmi Bisa Perluas Lapangan Pekerjaan
Bisa jadi selama ini ada dari kalangan tertentu yang tidak vaksin ke posyandu. Tapi, vaksin ke RS besar atau dokter anak.
"Sebab tidak semua masyarakat di kalangan tertentu mau memanfaatkan faskes yang disediakan pemerintah seperti posyandu," ungkapnya.
Ema menegaskan, vaksinasi polio merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyiapkan kualitas SDM terbaik di masa yang akan datang.
"Kalau fase balita itu kita harus fokus ke kontruksi kesehatannya. Polio ini jadi salah satu upaya untuk menyiapkan balita menajdi SDM yang optimal," tandasnya. (*/Arief/Pojoksatu)
Berita dan konten menarik lainnya dari Pojoksatu.id bisa dibaca di Google News
