POJOKSATU.id, BANDUNG - Pemkot Bandung melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) akan kembali menggelar program padat karya.
Selain itu, juga menggulirkan bantuan modal untuk 4.449 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar Rp450.000 per UMKM.
Ketua Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, mengatakan hal ini dilakukan untuk menekan inflasi.
Salah satu caranya adalah melakukan kegiatan yang sifatnya direct effect kepada masyarakat, seperti pasar murah dan bazzar murah.
"Apalagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri. kami pikir ini cukup strategis dalam meningkatkan daya mampu ekonomi masyarakat," ujar Ema dalam rapat koordinasi di Balai Kota Bandung, Kamis (12/1/2023).
Tahun lalu, Pemkot Bandung juga menggelar padat karya melalui beberapa kegiatan selama 10 hari. Salah satunya bersih-bersih lingkungan sekitar.
BACA: Pemkot Bandung Lakukan Pengendalian Inflasi, Mulai Pemantauan Harga hingga Pasar Murah
Tiap orang memperoleh upah Rp133.000 per hari sehingga per orang mendapat upah Rp1 juta lebih.
Selain itu, Pemkot Bandung juga tetap melakukan berbagai upaya lain.
"Di antaranya pemantauan harga agar tetap terkendali, jaminan ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi, sehingga kelangkaan bisa kita kendalikan," paparnya.
Ia menambahkan, hal ini dilakukan karena Kota Bandung merupakan wilayah yang paling tinggi andil inflasinya di Jawa Barat.
Salah satu penyebabnya harga telur dan daging ayam yang naik jelang Natal dan Tahun Baru 2023, juga harga daging sapi.
Meski begitu, Ema memastikan inflasi di Kota Bandung berkaitan dengan masalah ketahanan pangan secara umum relatif terkendali.
BACA: Padat Karya Pemkot Bandung Sasar Warga Terdampak Kenaikan BBM, Ini Waktu dan Lokasinya
Hanya saja, Ema mengingatkan akan ada tantanga inflasi inflasi 2023. Salah satunya panen raya padi dan cabai yang tertunda.
Apalagi Kota Bandung sangat tergantung kepada yang dihasilkan daerah sekitar.
"Sebab Kota Bandung merupakan daerah kolektif distributor terhadap kebutuhan pokok yang bisa berpengaruh terhadap inflasi yang terjadi," terang Sekda Kota Bandung tersebut.
Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar, Taufiq Budi Santoso menjelaskan, inflasi Jabar selama tahun 2022 mencapai 6,04 persen.
Ini merupakan inflasi tahunan tertinggi selama delapan tahun terakhir.
Terdapat tujuh kota/kabupaten di Jabar yang memiliki inflasi tertinggi pada Desember 2022.
BACA: Fasilitasi UMKM Babakan Ciparay, DPW DKPP Kota Bandung Gelar Bazar Murah Diskon sampai 50 Persen
Di antaranya Kota Tasikmalaya (0,53 persen), Kota Depok (0,32 persen), Kota Bekasi (0,46 persen), Kota Cirebon (0,35 persen). Kemudian Kota Bandung (2,04 persen), Kota Sukabumi (0,50 persen) dan terakhir Kota Bogor (0,49 persen).
"Pada Desember, terjadi inflasi sebesar 0,74 persen. Tiga komoditas yang memberikan andil cukup tinggi adalah bensin, bahan bakar rumah tangga, dan tarif air minum," jelasnya.
Maka dari itu, ada beberapa upaya pengendalian inflasi agregat kerja sama pusat dengan daerah antara lain pengendalian pasokan, subsidi transportasi, operasi pasar, gerakan masyarakat seperti Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen.
"Tak hanya itu, aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah (Silinda) Jawa Barat telah berintegrasi dengan Aplikasi Real Time Berbagi Informasi (Arimbi) Kota Bandung untuk menampilkan informasi secara real time dari sumber data," tuturnya.
Ia juga memaparkan, terdapat enam langkah kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Yakni operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, gerakan masyarakat menanam, merealisasikan belanja tidak terduga, dan dukungan transportasi dari APBD. (Arief/Pojoksatu)
