POJOKSATU.id, Medan - Kendala Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam mempercepat penurunan stunting adalah adanya perbedaan prevalensi antara hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dengan kondisi rill yang ditemukan di lapangan cukup tinggi.
Hal ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam Roadshow Daring Bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy terkait Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara melalui Command Center Balai Kota Medan, Selasa (7/3).
BACA JUGA: Pemko Medan Berkomitmen Mengatasi Persoalan Stunting
BACA JUGA: BKKBN Binjai Ikuti Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
"Tidak tersedianya data By Name By Address (BISA) hasil SSGI sehingga tidak dapat dilacak balita stunting yang dimaksudkan sesuai hasil SSGI," ungkapnya didampingi Kepala Bappeda Kota Medan Benny Iskandar.
Sementara itu untuk penanganan kemiskinan ekstrem, menurut menantu Presiden Jokowi ini juga masih terkait data yang tidak tervalidasi.
"Kemarin, kami sudah mengirimkan surat terkait verifikasi data-data ke Kemenko PMK. Jadi, kami mohon bantuan agar data yang dimiliki valid dan kami bisa lakukan intervensi penanganannya," harapnya.
Meskipun begitu, Pemerintah Kota Medan berupaya dalam mempercepat penurunan stunting dengan program-program yang baik untuk anak dan keluarga. Yaitu, pemberian makanan tambahan, bapak asuh anak stunting (BAAS) serta memberikan bantuan program UMKM bagi keluarga anak yang terkena stunting guna menggerakkan perekonomian keluarganya untuk menangani masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak.
"Bagi keluarga yang anaknya terkena stunting, kami bantu untuk menggerakkan ekonomi mereka lewat bantuan UMKM. Bahkan, kami juga jadi market pertama bagi pelaku UMKM dengan memasukkan hasil produk mereka ke dalam E-Katalog Pemko Medan," kata Bobby Nasution.
Sedangkan Menko PMK RI Muhadjir Effendy dalam roadshow daring itu mengungkapkan, terkait kemiskinan ekstrem, Pemerintah Daerah (Pemda) bisa memaksimalkan dana desa/kelurahan.
"Penggunaan APBD untuk penanganan ekstrim juga harus dioptimalkan termasuk dalam penanganan stunting," ujar Menko PMK. (TIK/pojoksatu)
BACA JUGA: Amir Hamzah: Binjai Punya Target Turunkan Stunting Sebesar 15,91 Persen
