POJOKSATU.ID - Pemerintah akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak banjir di Jakarta dan sejumlah wilayah penyangga.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa bencana banjir yang kerap melanda ibu kota tidak bisa lagi semata-mata disalahkan pada faktor cuaca ekstrem.
Menurut Prasetyo, tingginya curah hujan memang berkontribusi terhadap terjadinya banjir.
Baca Juga: Satu Dokumen Ini Jadi Penyebab Gaji PPPK Paruh Waktu Surabaya Belum Cair hingga Akhir Januari
Namun, akar persoalan yang lebih serius justru berasal dari perubahan tata ruang yang tidak terkendali selama bertahun-tahun.
Alih fungsi lahan secara masif serta menurunnya daya tampung air dinilai memperparah risiko genangan dan banjir besar.
“Curah hujan memang tinggi, tetapi persoalan banjir ini juga dipicu oleh berkurangnya kemampuan lingkungan dalam menampung air,” tulis akun instagram @bushcoo seperti dikutip pojoksatu.id (25/1/2026).
Baca Juga: Rata-rata Nilai SNBP Untidar 2026, Ini Prediksi Tiap Jurusan yang Perlu Kamu Tahu
Ia mengungkapkan, data menunjukkan penurunan drastis jumlah situ, danau, dan telaga di kawasan Jabodetabek.
Jika sebelumnya terdapat sekitar 1.000 titik badan air alami dan buatan, kini jumlah tersebut menyusut tajam menjadi hanya sekitar 200.
Kondisi ini berdampak langsung pada sistem pengendalian air dan memperbesar potensi banjir saat hujan deras melanda.
Baca Juga: DPR Bongkar Fakta Pahit Guru Honorer, Gaji Rp200–500 Ribu Disebut Pelanggaran HAM oleh Negara
Selain itu, pendangkalan daerah aliran sungai (DAS) dan penyempitan ruang resapan air akibat pembangunan yang tidak terkendali semakin memperburuk situasi.
Akibatnya, air hujan yang seharusnya tertahan dan terserap ke tanah justru mengalir cepat ke kawasan permukiman.
Prasetyo menegaskan, persoalan banjir Jakarta dan sekitarnya menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.
Presiden, kata dia, tidak ingin penanganan banjir hanya bersifat sementara atau reaktif setiap kali bencana terjadi.
Sebagai langkah konkret, pemerintah diminta membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk mengkaji penanganan banjir secara komprehensif.
Kajian tersebut akan mencakup wilayah hulu hingga hilir, termasuk perbaikan tata ruang, rehabilitasi lingkungan, serta penguatan sistem pengendalian air.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menata ulang kawasan rawan banjir.
Tanpa keselarasan kebijakan, upaya pengendalian banjir dikhawatirkan hanya menjadi solusi jangka pendek.
Baca Juga: Rata-rata Nilai SNBP UNSIL 2026, Ini Gambaran Peluang Lolos Tiap Jurusan
Pemerintah berharap, dengan evaluasi menyeluruh dan langkah strategis yang tepat, persoalan banjir yang selama ini menghantui Jakarta dan Jabodetabek dapat ditekan secara signifikan.
Permohonan maaf yang disampaikan pun diharapkan menjadi awal dari perbaikan tata kelola lingkungan yang lebih serius dan bertanggung jawab.***
