POJOKSATU.ID - Pemerintah Aceh mengambil langkah strategis dalam menangani dampak bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah.

Secara resmi, Pemerintah Aceh telah menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, untuk terlibat langsung dalam proses penanganan pascabencana.

Langkah tersebut diambil sebagai respons atas besarnya kerusakan infrastruktur serta tingginya kebutuhan pemulihan di berbagai daerah terdampak.

Bagi pembaca yang ingin ikut mengambil peran, silakan membuka tautan donasi melalui teks ini ==> Gerakan Anak Negeri

Bencana banjir dan longsor yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir disebut telah memberikan dampak serius terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan layanan dasar masyarakat.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa keterlibatan lembaga internasional dinilai sangat penting mengingat skala bencana yang cukup luas.

Pemerintah Aceh menilai pengalaman UNDP dan UNICEF dalam penanganan bencana besar menjadi pertimbangan utama.

Baca Juga: Geger! PPPK Siluman Terkuak, DPRD Bentuk Pansus Selidiki SK Fiktif dan Data Tak Valid

“Kami membutuhkan dukungan lembaga internasional yang memiliki pengalaman panjang dalam penanganan bencana berskala besar, termasuk saat Aceh dilanda tsunami pada 2004,” ujar Muhammad MTA, dikutip pojoksatu.id dari tempo.co.

Ia menjelaskan, berdasarkan data sementara, kerusakan infrastruktur akibat bencana ini terjadi di 18 kabupaten dan kota di Aceh.

Selain kerusakan fisik, dampak kemanusiaan juga sangat signifikan. Ratusan warga dilaporkan meninggal dunia, sementara sebagian lainnya hingga kini masih dinyatakan hilang.

Baca Juga: Tambahan TPG, THR, dan Gaji ke-13 Guru Mulai Cair di Sejumlah Daerah, Ini Penjelasan Skema 2025

Menurut Pemerintah Aceh, tantangan utama pascabencana tidak hanya pada tahap tanggap darurat, tetapi juga pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sejumlah fasilitas vital seperti jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga sistem sanitasi mengalami kerusakan berat.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 77 lembaga kemanusiaan dan sekitar 1.960 relawan telah masuk ke Aceh untuk membantu proses penanganan bencana.

Baca Juga: Kabar Gembira Guru Honorer Senior, DPR Dorong Prioritas PPPK bagi Pengabdi 10 Tahun Lebih

Keterlibatan tersebut berasal dari unsur lokal, nasional, hingga internasional yang bekerja di berbagai sektor, mulai dari evakuasi, layanan kesehatan, distribusi logistik, hingga pendampingan psikososial.

Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi atas solidaritas dan dukungan seluruh pihak yang telah terlibat.

Menurut Muhammad MTA, kehadiran para relawan dan lembaga kemanusiaan sangat membantu mempercepat proses pemulihan di lapangan.

Baca Juga: Nasib Berubah, Segini Besaran Gaji 62 PPPK Paruh Waktu di Blora Setelah Diangkat

“Pemerintah Aceh membuka peluang bagi bertambahnya keterlibatan lembaga kemanusiaan, baik nasional maupun internasional, sepanjang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan koordinasi pemerintah,” katanya.

Dengan dilibatkannya UNDP dan UNICEF, Pemerintah Aceh berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih terstruktur, berkelanjutan, serta mampu mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.***