POJOKSATU.id, Kota Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya mengantisipasi bencana alam dengan berbagai langkah strategis, salah satunya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Operasi ini secara resmi dilepas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama Sekretaris Daerah Herman Suryatman di Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung, pada Selasa (11/3/2025).
Gubernur Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menjelaskan bahwa OMC merupakan bagian dari strategi mitigasi bencana untuk mengurangi risiko banjir dan longsor yang kerap melanda wilayah Jabar.
Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya pencegahan dari hulu hingga hilir guna meminimalisir dampak bencana.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pembenahan tata ruang, terutama di kawasan Puncak dan wilayah lain yang rentan terhadap bencana.
Dedi menegaskan bahwa pihaknya berani mengambil tindakan tegas, termasuk membongkar bangunan yang menghambat area resapan air.
"Kalau tidak ditata dengan baik, air hujan yang seharusnya terserap akan langsung mengalir deras ke Cisarua, lalu ke Kali Bekasi, hingga berakhir di Kota dan Kabupaten Bekasi, bahkan Jakarta," ujarnya.
Tak hanya itu, Pemprov Jabar juga tengah melakukan pembenahan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Sejumlah alat berat sudah diterjunkan ke lokasi strategis, dan pemerintah daerah saat ini berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan kendala sertifikasi lahan di sekitar DAS yang kerap menghambat upaya konservasi.
"Banyak sungai seperti di Cibarusah, Cileungsi, dan Kali Bekasi yang lahannya sudah bersertifikat. Ini harus segera ditata ulang agar ekosistemnya tetap terjaga," tambah Dedi.
OMC dilakukan dengan tujuan mengalihkan curah hujan ke daerah yang lebih aman, seperti laut dan Danau Jatiluhur.
Langkah ini bertujuan untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah yang rawan banjir.
Dedi juga menekankan pentingnya kesadaran ekologis yang ia sebut sebagai taubat ekologi.
"Di bulan Ramadan ini, kita harus melakukan taubat ekologi. Artinya, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama memperbaiki tata ruang dan mengubah pola hidup agar tidak lagi merusak lingkungan. Sungai bukan tempat sampah, tapi sumber kehidupan yang harus kita jaga," tegasnya.
Kolaborasi dengan TNI dan Penguatan Teknologi
Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Jabar akan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Mabes TNI AD dan menjajaki kerja sama dengan Mabes TNI AL untuk menjaga kelestarian ekosistem sungai dan laut.
Selain itu, TNI AU juga akan dilibatkan dalam pemantauan udara, sementara BMKG akan memperkuat teknologi pemantauan bencana.
Tahun ini, Jawa Barat akan memiliki dua radar cuaca baru—satu di wilayah selatan dan satu di Cekungan Bandung.
"Selain radar cuaca, kami juga akan memasang alat pendeteksi kualitas udara dan sistem peringatan dini bencana yang lebih canggih," ungkap Dedi.
Gubernur juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara perencanaan berbasis data dan penganggaran yang tepat sasaran agar kebijakan mitigasi bencana dapat berjalan efektif.
"Sering kali, kita punya banyak data dan pengetahuan, tapi perencanaannya belum selaras dengan anggaran. Ini yang harus kita benahi agar pembangunan di Jawa Barat semakin terarah," pungkasnya.***
