POJOKSATU.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat semakin memperkuat kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam upaya menghadapi ancaman bencana alam.
Kolaborasi ini mencakup berbagai bidang, mulai dari meteorologi, klimatologi, geofisika, hingga modifikasi cuaca.
Selain itu, kerja sama ini juga difokuskan pada mitigasi risiko geohidrometeorologi di wilayah Jawa Barat.
Kesepakatan ini resmi ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, di Gedung Auditorium BMKG, Jakarta, Rabu (12/03/2025).
Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi—atau yang akrab disapa KDM—menegaskan bahwa Jawa Barat adalah salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Indonesia.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya langkah mitigasi yang serius serta pengendalian terhadap praktik alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
"Jawa Barat ini ibarat minimarket bencana alam. Makanya, saya harus pasang banyak radar bencana," ujarnya.
Dedi juga mengungkapkan bahwa berdasarkan masukan dari BMKG, bahkan hujan dengan intensitas rendah pun dapat memicu banjir dan longsor jika kondisi lingkungan sudah tidak mampu menampung air dengan baik.
Salah satu penyebab utama dari situasi ini adalah semakin berkurangnya vegetasi akibat perubahan fungsi lahan.
"Saya tadi banyak belajar dari BMKG. Kenapa hujan hanya 20-30 mm saja sudah bisa menyebabkan longsor dan banjir? Itu karena pohon-pohon yang seharusnya menahan air sudah hilang akibat alih fungsi lahan," jelasnya.
Selain deforestasi, Dedi juga menyoroti penyempitan sungai akibat pembangunan di bantaran sungai serta kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai.
Menurutnya, faktor-faktor ini turut memperparah bencana banjir di berbagai wilayah di Jawa Barat.
"Kita semua ikut andil dalam persoalan ini. Mulai dari pembangunan jembatan, alih fungsi lahan, kebijakan tata ruang yang kurang memperhatikan lingkungan, hingga perizinan yang tidak mempertimbangkan dampaknya. Ini kesalahan kita bersama," tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Dedi mengajak semua pihak untuk melakukan taubat ekologi, yaitu gerakan bersama untuk memperbaiki lingkungan secara berkelanjutan.
Salah satu langkah yang ia tempuh adalah menggandeng BMKG untuk mengedepankan pendekatan berbasis sains dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana.
"Saatnya kita melakukan taubat ekologi. Saya sendiri sedang bertaubat dengan menggandeng BMKG agar pengelolaan lingkungan ini lebih berbasis ilmu pengetahuan," katanya.
Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat bersama BMKG telah melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengalihkan hujan ke arah laut.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap banjir dan longsor yang melanda beberapa daerah seperti Bekasi, Bogor, dan Sukabumi dalam beberapa waktu terakhir.
Dengan sinergi yang semakin erat antara Pemprov Jabar dan BMKG, diharapkan langkah-langkah mitigasi bencana bisa semakin efektif, sehingga risiko bencana di Jawa Barat dapat dikurangi secara signifikan.***
