POJOKSATU.id, Kota Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat (BKD), telah menyelesaikan tahap awal implementasi teknologi blockchain pada aplikasi kepegawaian, khususnya untuk fitur e-Pensiun.

Langkah ini merupakan kemajuan penting menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan terpercaya.

Tahap berikutnya akan melibatkan penerapan teknologi blockchain secara menyeluruh pada seluruh fitur aplikasi kepegawaian.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menghadirkan layanan publik yang aman, nyaman, dan terpercaya. Implementasi teknologi blockchain merupakan salah satu upaya kami untuk mewujudkan komitmen tersebut,” ujar Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Ika Mardiah.

Baca Juga: Nilai SKD 2023 Masih Berlaku, Bisa Tanpa Tes pada Seleksi CPNS 2024, Begini Cara Download Sertifikat SKD

Blockchain adalah basis data terdistribusi yang tahan terhadap gangguan, terdiri dari blok-blok catatan yang saling terhubung dan diamankan melalui kriptografi.

Dengan penerapan teknologi blockchain, diharapkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah akan meningkat.

Selain itu, blockchain juga berpotensi mendorong inovasi dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.

Teknologi blockchain dibangun di beberapa node yang tersebar di berbagai pusat data, memastikan keandalan dan keamanan data.

Implementasi blockchain pada aplikasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Jabar memiliki beberapa keunggulan utama.

Baca Juga: Saksi Notaris Ungkap Dugaan Kebohongan Adik dan Kakak Stephanie

Pertama, memastikan keamanan transaksi. Transaksi pada aplikasi SPBE tidak dapat diubah secara ilegal karena disimpan pada blockchain dengan smart contract yang disetujui bersama.

Kedua, menjamin keamanan data. Data yang tersimpan dienkripsi dan dapat diverifikasi, sehingga terhindar dari kebocoran dan penyalahgunaan.

Ketiga, meningkatkan transparansi. Semua proses dan transaksi terekam secara permanen dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Penerapan blockchain akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari aplikasi-aplikasi kritikal. Setelah sukses di tahap awal, implementasi akan diperluas ke seluruh aplikasi SPBE Jabar.***