POJOKSATU.id, JAKARTA— PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan bukanlah oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun PDIP berada di luar pemerintahan dan sebagai penyeimbang.

PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan dan mereka memposisikan diri sebagai partai penyeimbang terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran.

PDIP juga mengkritisi munculnya wacana koalisi permanen seperti yang berkembang saat ini.

“Tidak menyebut diri sebagai partai oposisi. Itu poin. Sikap PDI Perjuangan di dalam sistem politik yang berjalan saat ini, dan itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita pegang sebagai dasar negara kita," tegas Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira dalam konferensi pers usai Rakernas I PDIP, di Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).

Baca Juga: Hasil Rakernas I, PDIP Tegaskan Posisi Politiknya Tak Bergabung dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kritisi Koalisi Permanen

PDI Perjuangan menegaskan konsep koalisi permanen tak ada dalam sistem presidensial. PDIP menilai koalisi permanen tak pernah ada dalam sejarah politik Indonesia.

"Dalam sejarah politik Indonesia, kalau kita perhatikan, belum pernah terjadi koalisi permanen. Yang ada adalah kalau PDI Perjuangan, kami menyebut itu ya kerja sama antar partai," katanya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu mengatakan konsep koalisi secara teoritis lebih dikenal dalam sistem parlementer.

Sedangkan, kata dia, dalam sistem presidensial, partai politik cenderung membangun kerja sama tanpa terikat dalam koalisi permanen.

Baca Juga: Cuma di Indonesia Sumber Pengetahuan Kena PPN sampai 12 Persen, AMSI Kampanyekan Tagar NoTaxforKnowledge untuk Masa Depan Media

"Textbook koalisi itu hanya ada di dalam sistem parlementer. Kalau dicek di mana saja, yang ada itu hanya di sistem parlementer, yang namanya koalisi itu. Sementara di sistem presidensial multipartai, ya orang berupaya untuk bekerja sama," jelasnya.

Menurutnya, wacana pembentukan koalisi permanen merupakan pilihan politik masing-masing pihak.

Namun, dia menegaskan partainya tak ikut campur dalam wacana tersebut.

"Tapi ya, apakah apa yang dimaksudkan dengan koalisi permanen? Apakah untuk selama-lamanya? Mungkin keinginan para politisi, ya silakan. Tapi kan kita tidak ikut campur soal itu," ujarnya.***