POJOKSATU.id, JAKARTA-- Rocky Gerung menanggapi protes keras politisi PDIP Deddy Sitorus terkait kalahnya beberapa calon dari PDIP di Pilkada Serentak 2024 yang dikaitkan dengan oknum aparat.
Rocky Gerung menilai pernyataan Deddy Sitorus ini wujud kejengkelan PDIP, khususnya terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Rocky Gerung menilai keterlibatan polisi dalam Pilkada di mana Jokowi cawe-cawe menjadi masalah yang sangat serius dan harus didalami.
"Jangan hanya ini sekedar jadi isu politik ini setiap kali seperti pilkada maupun nanti kepada pemilu. Karena bagaimanapun juga ini polisi adalah lembaga negara yang harus bersifat imparsial dan jangan ditarik-tarik ke wilayah politik," kata Gerung dikutip dari channel Youtube Rocky Gerung Official, Senin (2/12/2024).
Baca Juga: Siapa Pimpinan Ponpes Bani Ma'mun Kobak? Pelaku Pencabulan Santriwati Bersembunyi di Plafon
Rocky Gerung menilai kemenangan PDIP di sejumlah provinsi maupun kabupaten kota, terutama DKI Jakarta menunjukkan kandang banteng pindah ke Jakarta.
"Ini juga satu penandah kemenangan atau kekuatan PDIP justru menjadi solid ketika dia diuber-uber, dipersekusi, dilecehkan, dipermainkan atau disingkirkan justru oleh mantan kadernya yaitu Jokowi. Jadi semua ini hanya soal kemampuan Jokowi masih menggunakan aparat kekuasanya,” katanya.
"(Kejengkelan) terutama keterlibatan aparat dan adalah hak PDIP untuk mengajukan semacam komplain terhadap kejadian yang memang mengindikasikan bahwa PDIP dikerjain. Dikerjain siapa? Ya dikerjain oleh Jokowi. Melalui apa? Ya melalui aparat yang masih di posisi Jokowi," katanya.
Rocky Gerung menilai protes Deddy Sitorus ini memang dimaksudkan supaya ada evaluasi.
Baca Juga: Ridwan Kamil Keok Jokowi Tekor, Rocky Gerung : Jakarta Tak Bisa Lagi Dipermainkan Manipulatif
"Tetapi sekali lagi kita ingin pastikan bahwa persiapan kita untuk menuju Indonesia Emas itu harus dimulai dengan pelembagaan politik yang betul-betul rasional," katanya.
Diketahui, Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah TNI atau Kemendagri.
Dalam jumpa pers pada Kamis (28/11/2024), Deddy mengungkapkan bahwa usulan tersebut berkaitan dengan evaluasi hasil Pilkada Serentak 2024 di sejumlah wilayah, di mana PDIP merasa kekalahan mereka dipengaruhi oleh "parcok" atau partai cokelat, merujuk pada Polri.
"Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy.
Ia juga berharap DPR RI dapat menyetujui pembatasan tugas polisi sebatas urusan lalu lintas, patroli menjaga kondusivitas perumahan, serta reserse untuk pengusutan kasus-kasus kejahatan. ***
