POJOKSATU.id - Polemik soal iuran Indonesia ke Board of Peace sebesar sekitar US$1 miliar atau setara Rp17 triliun terus memicu perdebatan publik.
Namun PBNU tampil memberi penjelasan tegas dana sebesar itu bukan angka sembarangan, melainkan kebutuhan nyata untuk membangun kembali Gaza yang luluh lantak akibat perang berkepanjangan.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa iuran tersebut memang harus ditempatkan dalam konteks operasi kemanusiaan besar.
Baca Juga: SKTP Guru Non ASN Terbit 4 Februari 2026, Ini Prediksi Jadwal Pencairan TPG!
Ia menuturkan bahwa pembiayaan rekonstruksi Gaza membutuhkan komitmen global yang konkret, bukan sekadar wacana simbolis.
“Iuran itu memang dibutuhkan karena yang akan dilakukan adalah satu agenda ya dengan pembiayaan besar-besaran untuk Gaza,” ucapnya, dikutip pojoksatu.id dari tribunnews 3/2/2026
Ia menambahkan, skema BoP sejak awal dirancang sebagai mekanisme internasional untuk mengonsolidasikan dana dari negara-negara partisipan.
Baca Juga: EDAN!Tiap 3 Bulan Pemerintah Bakal Guyur Anggaran MBG Sebanyak Rp80 Triliun!
“Memang dibutuhkan semacam mobilisasi pembiayaan untuk itu sehingga para partisipan yang ikut di dalam dewan itu juga diminta untuk beriuran,” ungkapnya, dikutip pojoksatu.id dari kompas
Pernyataan PBNU ini sekaligus meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang.
Menurut mereka, kerusakan Gaza yang mencapai level destruksi ekstrem membuat biaya pemulihan melambung hingga puluhan miliar dolar.
Baca Juga: Daftar Daerah yang akan Cairkan TPG 100 Persen Tahun 2025 di Bulan Februari 2026!
Dalam situasi seperti itu, kontribusi Indonesia justru menunjukkan posisi negara dalam mendukung kemanusiaan global.
Sikap PBNU tersebut menambah legitimasi bahwa keterlibatan Indonesia bukan sekadar urusan diplomasi atau politik luar negeri.
Tetapi bagian dari komitmen nyata untuk membantu rakyat Palestina kembali memiliki tempat tinggal, infrastruktur layak, dan layanan dasar yang runtuh akibat perang.***
