POJOKSATU.ID - Konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kembali memuncak.
Dan menyeret organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini ke dalam babak paling memalukan dalam sejarahnya.
Kubu Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, secara terbuka menyebut rapat pleno yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta.
Sebagai kegiatan ilegal yang tidak punya dasar konstitusi sedikit pun. Alih-alih menenangkan situasi organisasi.
Baca Juga: Tenggat 30 Hari! DPR Desak Raja Juli Ungkap Aktor Besar Perusak Hutan Penyebab Banjir Sumatra
Langkah sebagian pengurus menggelar rapat sepihak justru memperlihatkan betapa carut-marutnya tata kelola di tubuh PBNU saat ini.
Sekretaris Jenderal PBNU kubu Gus Yahya, Amin Said Husni, dengan tegas menyatakan bahwa rapat tersebut tidak memiliki legitimasi apa pun.
Menurutnya, mereka yang menghadiri rapat itu dengan sengaja mengabaikan arahan para kiai sepuh dan mustasyar NU.
Yang sebelumnya sudah menegaskan bahwa upaya memakzulkan Ketua Umum adalah tindakan yang melanggar AD/ART organisasi.
Baca Juga: TNI dan Warga Bangun Jembatan Gantung Besi Penghubung Karawang–Bogor
Lebih jauh, Amin menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap otoritas moral para ulama yang selama ini menjadi rujukan utama NU.
Amin menegaskan bahwa yang hadir di Hotel Sultan hanyalah sebagian kecil dari pengurus yang berhak mengikuti rapat pleno.
Jumlah peserta bahkan tidak mencapai setengah dari total anggota yang memiliki hak suara.
Kondisi ini membuat rapat tersebut otomatis kehilangan legalitas formal maupun moral.
“Itu bukan rapat pleno, itu hanya pertemuan liar yang mengatasnamakan PBNU,” tegasnya.
PBNU kubu Gus Yahya juga menyoroti substansi keputusan yang dihasilkan.
Penunjukan Wakil Ketua Umum Tanfidziyah, Zulfa Mustofa, sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU dianggap sebagai langkah yang tidak hanya melanggar aturan.
Tetapi juga merusak marwah organisasi. Menurut Amin, seluruh hasil rapat itu cacat hukum sejak awal karena bersumber dari mekanisme yang tidak sah.
Baca Juga: Harta AKBP William Terbongkar! Rp 1,05 M Meski Diduga Tagih Setoran dan Potong Anggaran
Situasi ini semakin memprihatinkan mengingat konflik internal terjadi di saat Indonesia masih menghadapi bencana besar.
Yang menimpa sejumlah wilayah, termasuk Aceh dan Sumatra Utara.
Amin meminta maaf kepada warga nahdliyin dan masyarakat Indonesia karena perselisihan elite PBNU justru menciptakan kegaduhan baru di tengah musibah.
Ia menilai beberapa pihak dalam tubuh PBNU telah lebih sibuk berpolitik dan berebut kekuasaan daripada mengurusi umat.
Di sisi lain, para pihak yang menggelar rapat pleno tetap bersikeras bahwa tindakan mereka sah.
Mereka menyebut sudah menerima risalah rapat harian Syuriah dan menganggap penunjukan Pj Ketum PBNU sudah sesuai mekanisme.
Namun, klaim tersebut langsung dipatahkan oleh kubu Gus Yahya.
Yang menyebut risalah tersebut dipakai secara keliru dan tidak bisa dijadikan landasan penyingkiran ketua umum.
Kisruh internal PBNU kini menyeret organisasi ini ke jurang ketidakpercayaan publik.
Apa yang seharusnya menjadi forum ulama kini lebih mirip perebutan otoritas di antara sejumlah figur yang ngotot mempertahankan kepentingannya masing-masing.
Jika konflik ini terus berlanjut tanpa penyelesaian tegas dan kembali pada AD/ART, bukan tidak mungkin PBNU akan kehilangan legitimasi moral di mata umat.***
