POJOKSATU.id, Samarinda - Wakil Gubernur Hadi Mulyadi telah menyampaikan beberapa capaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) selama tahun 2022. Salah satunya yakni yang berkaitan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Dalam misi pembangunan SDM tersebut, Pemprov mengklaim telah melaksanakan dua tujuan dengan empat sasaran. Tujuan yang pertama adalah mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berahlak mulia dan berdaya saing.
Berdasarkan Indeks Pembangunan SDM, Provinsi Kaltim memiliki target kinerja sebesar 77,25 persen dengan realisasi sekitar 77,44 persen yang berarti capaian Pemprov sudah sebesar 100,25 persen dari target yang telah ditentukan sebelumnya.
Adapun empat sasaran yang dilakukan untuk menunjang tujuan pertama ini diantaranya adalah pemerataan taraf pendidikan masyarakat dan peran pemuda dalam pembangunan semakin meningkat.
Baca Juga: Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun Sebut Perda Nomor 13 Tahun 2008 Sudah Tidak Relevan
Selain itu, pemerataan ketahanan kesehatan dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan juga semakin meningkat.
Sedangkan untuk tujuan yang kedua, pemerintah melakukan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat Kaltim.
Hal tersebut dapat dilihat dari turunnya tingkat kemiskinan sebesar 6,31 persen serta tingkat pengangguran terbuka di Kaltim yang turun hingga 5,71 persen.
"Kita lakukan beberapa sasaran agar tujuan kedua bisa tercapai. Salah satunya, dengan meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dan menyerap tenaga kerja di Kaltim sebanyak-banyaknya," ujar Hadi Mulyadi, Selasa (28/3/2023).
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, bahwa Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022 yang telah disampaikan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi tetap harus dievaluasi oleh legislatif.
Baca Juga: Tak Hanya Sosialisasi, Ananda Moeis Juga Tawarkan Bantuan Hukum Gratis untuk Masyarakat Kurang Mampu
"Ada beberapa prestasi dan kerja-kerja yang sudah dilakukan. Namun, tetap kita evaluasi untuk memastikan keakuratannya. Makanya kita bentuk pansus, agar dapat mengevaluasi dan memverifikasi kembali kinerja gubernur," jelas Samsun, di Gedung B, Komplek DPRD Kaltim, jalan Teuku Umar, Kota Samarinda.
"Kalau tanggapan secara pribadi its ok, hanya saja memang ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikan Gubernur Kaltim. Contohnya, beberapa target yang belum tercapai secara maksimal. Seperti kemiskinan, stunting dan sebagainya. Banyak, makanya harus kita evaluasi bersama," sambungnya.
Nantinya, Pansus LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2022 harus melakukan pemeriksaan secara detail. Tujuannya, untuk mengetahui bahwa kinerja Pemprov sudah efektif dan benar-benar menyasar masyarakat Kaltim.
"Barangkali banyak capaian-capaian yang sudah dilakukan. Akan tetapi, tanda kutip 'ada asasnya'. Kan asasnya itu harus bermanfaat untuk rakyat. Kira-kira apakah sudah efektif untuk rakyat atau belum. Contohnya gini, pemerintah mengerjakan A-C. Tapi rupanya dilapangan, masyarakat justru membutuhkan D-F," terangnya.
Pria kelahiran Jember ini juga menegaskan, bahwa pemerintah harus benar-benar memegang teguh asas kemaslahatan masyarakat dan asas manfaat untuk rakyat. Sebab, itu yang nantinya akan dikelola untuk rakyat,
"Saya harap, Pansus LKPJ bisa memverifikasi kevalidan data dan keefektifan program yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat," harapnya. (*/pojoksatu)
