POJOKSATU.id, JAKARTA –Partai Gerindra mendukung usulan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih via Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Partai besutan Prabowo ini beralasan pemilihan kepala daerah secara langsung menelan biaya hingga puluhan triliun rupiah.
Sekjen Gerindra Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025) mengatakan, Gerindra dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan Pemilukada oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun tingkat gubernur.
Sugiono beralasan, pilkada melalui DPRD bisa lebih efisien dari sisi anggaran dibandingkan pilkada langsung di mana rakyat memilih langsung kepala daerahnya.
Baca Juga: Libur Natal 2025, Kemenhub Sebut Waktu Tempuh Tol Makin Singkat
Menurut dia, pilkada dipilih DPRD bisa lebih efisien, mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran, dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.
Sugiono mencontohkan, pada 2015 lalu, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada hampir Rp 7 triliun.
Bahkan, pada 2024, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada meningkat, lebih dari Rp37 triliun.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” jelasnya.
Baca Juga: Pemkot Bandung Pastikan Bandung Zoo Tetap Tutup Selama Libur Tahun Baru
Kemudian, Sugiono menyoroti ongkos politik yang dibutuhkan calon kepala daerah selama ini. Dia menekankan ongkos politik calon kepala daerah cenderung mahal, bahkan kerap kali jadi hambatan bagi sosok yang berkompeten untuk menjadi kepala daerah.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal,” katanya.
Dan ini yang harus dievaluasi, dimana harus dicari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada bangsa dan negara, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa.
“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” ujar dia.
Sugiono juga mengklaim, pilkada melalui DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi, karena calon dipilih oleh anggota legislatif yang merupakan pilihan masyarakat dalam pemilihan umum.
Bahkan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat.
“Kalau kita melihat akuntabilitasnya itu cenderung lebih ketat. Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” kata Sugiono.***
