POJOKSATU.id, PURWAKARTA – Para anggota dewan yang biasanya bernyanyi merdu kepada media ketika ada permasalahan serius mutasi puluhan pejabat yang langgar peraturan, kini mendadak bungkam seperti terkena penyakit sariawan atau karena ada iming-iming dari Bupati sehingga mereka diam.
Usut punya usut, ternyata para anggota DPRD Purwakarta kabarnya pada tahun ini setiap orangnya akan mendapatkan anggaran Pokok-pokok Fikiran (Pokir/ aspirasi) sebesar Dua Milyar per anggota dewan, wajar bila mereka bungkam karena kemungkinan besar takut Pokirnya berkurang.
Beberapa anggota DPRD yang dihubungi pojoksatu.id, enggan memberikan pernyataan resmi terkait masalah mutasi puluhan pejabat yang diduga bermasalah, namun saat disinggung anggaran Pokir sebesar 2 Milyar per orangnya akhirnya ada juga yang bernyanyi.
"Sesuai dengan kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif pada 2022 lalu, diangka atara 1,5 Milyar - 2,5 Milyar. Karena banyaknya aspirasi dari masyarakat sehingga munculah anggaran Pokir dirata-ratakan sebesar 2 Milyar, tapi info terbarunya hanya akan diberi 500 jutaan per anggota dewan oleh eksekutif," kata salah seorang anggota DPRD yang mewanti-wanti agar namanya tidak disebutkan melalui sambungan seluller, Senin (02/01).
Tersiar kabar yang santer beredar bahwa anggaran Pokir yang akan diterima oleh para anggota DPRD tahun ini di kisaran sebesar 500 jutaan, namun hal itu dibantah oleh beberapa pejabat di beberapa OPD atas nilai tersebut.
“ Sesuai dengan perencanaan awal di tahun 2022 lalu, mereka (para anggota dewan) tahun 2023 ini akan mendapatkan masing-masing 2 Milyar,” kata salah seorang pejabat dilingkungan pemerintah daerah kabupaten purwakarta, yang meminta namanya tidak disebutkan.
Baca Juga : Anne ‘Ngegas’ Saat Disinggung Dugaan Keterlibatan Mr. X, Dalam 4 Bulan Akhir Tahun Gonta-ganti Kepala BKPSDM Hingga 3 Kali
Masih menurut pejabat tersebut, mungkin mereka bilang anggaran segitu (500 jutaan) hanya dari satu OPD. Sementara anggaran Pokir ada di beberapa OPD, ketika nanti dijumlahkan nilainya akan mencapai 2 Milyar.
“Misalkan di Dinas A dapat 3 paket kegiatan (sekitar 600) jutaan, kemudian di Dinas B ada 4 paket (sekitar 800 jutaan), maka di Dinas C nanti akan dapat sekitar 600 jutaan. Jadi totalnya sekitar 2 Milyar,” jelas pejabat yang berbincang dengan pojoksatu.id, pagi tadi diruang kerjanya, Senin (02/01).
Pejabat tersebut juga menyebutkan beberapa Dinas tempat beradanya anggaran Pokir untuk para anggota Dewan, yaitu Bina Marga, Cipta Karya, Kesra kemudian juga Dinas Pendidikan.
"Tapi, sebaiknya rekan media juga ikut menelusuri disimpan di dinas mana saja anggaran untuk Pokir tersebut, takutnya saya juga salah menyebutkan," tutup pejabat, yang meminta berkali kali agar namanya tidak disebutkan.
Bukan tanpa alasan pejabat tersebut membocorkan kepada media prihal anggaran Pokir, mereka tentunya tidak ingin disalahkan bila suatu hari nanti berebenturan dengan hukum.
Terlebih lagi, para pejabat di Purwakarta masih banyak yang kariernya masih panjang. Sementara atasan mereka (Bupati) beberapa bulan lagi jabatannya akan berakhir.
Pantas saja para wakil rakyat yang terhormat bungkam tidak mau mengkritisi masalah carut marut rotasi dan mutasi puluhan pejabat, ternyata mereka takut jatah kue Pokir dari APBD nya berkurang atau mungkin dihilangkan. ( Ade Winanto/pojoksatu)
