POJOKSATU.id, JAKARTA-- Pakar komunikasi politik Effendi Gazali mengungkap fenomena tingginya apresiasi publik terhadap kinerja Kejagung di tengah krisis kepercayaan atas lembaga-lembaga penegak hukum.

Dia menyatakan, lembaga yang dipimpin ST Burhanuddin itu tampil beda karena berhasil menjawab keresahan publik dengan membalikkan istilah “no viral, no justice”.

“Kenapa publik memberikan apresiasi? Kadang-kadang kan kita suka dengar no viral no justice, tapi yang terjadi dengan kejaksaan sebetulnya justice dulu baru viral, kebalik gitu yah,” kata Effendi dalam sebuah program di stasiun televisi nasional, Rabu (19/3).

Baca Juga: Atmosfer Kompetisi MEMANAS, FIFA Unggah Ilustrasi Pertandingan Timnas Indonesia, Seperti ULAR TANGGA, Ini Alasan Suporter PSIM Yogyakarta Ramai Komen

Menurut Effendi, tindakan Kejagung justru menunjukkan kebalikannya. Penegakan hukum dijalankan secara independen, profesional, dan akuntabel dengan tujuan utama, yakni upaya menegakkan kebenaran dan keadilan.

Dengan prinsip mengutamakan kebenaran dan keadilan, tak heran bila Kejagung tampil lebih berani dan meyakinkan di mana hasil kerjanya bisa langsung dirasakan publik.

"Gebrakan Kejagung bahkan kerap mengejutkan publik dengan terungkapnya kasus korupsi besar dan pelik seperti kasus Jiwasraya, Asabri, Duta Palma, PT Timah dan terbaru kasus tata kelola mintak mentah Pertamina yang rugikan negara hingga ratusan triliun rupiah," ujarnya.

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin langsung memberi tanggapan. Dia menyebut kemepimpinannya lebih mengedepankan hasil kerja ketimbang sensasi.

Baca Juga: DPRD Kota Cirebon Desak Pemkot Siapkan Solusi Jangka Panjang Atasi Banjir

“Saya orang Sunda, punya prinsip caina herang laukna beunang (airnya bening, ikannya dapat), kami tidak mau ribut dulu, tapi yang terjadi ini loh saya punya hasilnya ini. Jadi gak usah ribut-ribut dulu, gak usah teriak-teriak dulu, tapi hasilnya yang utama,” ujar Burhanuddin.

Burhanuddin juga mengaku bahwa dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi banyak sekali tekanan dari pihak yang terafiliasi dengan koruptor. Bahkan, dirinya pernah mendapat ancaman dari pihak yang akan meluluhlantakkan Gedung Kejagung.

"Datang seorang militer, dia bilang: kalau keluarga saya nggak dibebaskan saya luluhlantakkan," tegasnya.

Tak hanya ancaman, Jaksa Agung juga mengaku pernah mendapat iming-iming uang dengan nilai fantastis, yakni Rp2 triliun untuk stop kasus namun dirinya menolak.

“Saya bilang, nggak ada, ini (perkara) tetap harus jalan, ini marwah kejaksaan dan marwah saya secara pribadi, saya pantang untuk surut," tegasnya.***