POJOKSATU.id, Kota Bandung - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Oleh Soleh, berharap agar 120 anggota DPRD Jabar periode 2024-2029 yang akan segera dilantik dapat melanjutkan program kerja dan kebijakan yang sudah dirintis oleh DPRD sebelumnya, serta pemerintah.
Salah satu prioritas yang harus diselesaikan adalah masalah yang belum tuntas, seperti rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
“Kemudian soal perlindungan para petani, termasuk lahan pertaniannya yang semakin tahun ke tahun semakin berkurang, karena alih fungsi lahan pertanian ke industri, perumahanan dan sebagainya. Jabar harus mampu melindungi luas lahan pertanian jangan sampai terus berkurang,” kata Oleh Soleh, Kota Bandung, Minggu (01/9/2024).
Oleh Soleh juga menekankan bahwa masalah UMKM dan masyarakat yang terjerat pinjaman online harus menjadi fokus perhatian Anggota DPRD Jawa Barat periode 2024-2029.
Apalagi, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah korban pinjaman online terbanyak. Selain itu, Jawa Barat juga mencatat jumlah tertinggi dalam kasus judi online, yang menjadi tantangan besar bagi Anggota DPRD baru.
Pekerjaan rumah lainnya bagi dewan periode berikutnya mencakup pemerataan pembangunan infrastruktur, akses kesehatan, dan akses pendidikan.
Hal ini penting untuk memastikan adanya keseimbangan pembangunan antara wilayah Timur, Barat, Utara, dan Selatan Jawa Barat, terutama di wilayah Priangan Timur yang masih tertinggal.
Selain itu, mereka juga harus mempersiapkan diri menghadapi penurunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025, yang merupakan dampak dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
“Implementasi UU HKPD berpengaruh terhadap presentasi dana tranfer ke Jabar. Presentase ke kabupaten atau kota lebih besar dibandingkan provinsi, dan tentu ini sangat berpengaruh terhadap APBD Provinsi Jabar,” jelas Oleh.
Lantas bagaimana untuk menutupi kekurangan APBD TA 2025 yang diprediksikan turun. Hal ini menjadi pekerjaan rumah Anggota DPRD Jawa Barat periode 2024-2029.
Sebagai saran, pihaknya menyarankan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dengan mengoptimalkan BUMD agar bisa lebih besar memberikan deviden, pemanfaatan aset-aset Pemdaprov Jabar, dan inovasi lainnya agar PAD Jabar meningkat.
“Mudah-mudahan pelantikan Anggota DPRD Jawa Barat lancar, dan dapat melanjutkan program kerja DPRD, dan mengingat 80% Anggota DPRD Jawa Barat periode 2024-2025 merupakan orang baru, dan lama hanya 20%. Mudah-mudahan hal tersebut bisa membuat kebaruan dan mengubah Jawa Barat lebih menyala.” ***
