POJOKSATU.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semula digadang sebagai langkah besar pemerintah untuk menekan angka stunting dan meningkatkan gizi anak sekolah kini tengah menjadi sorotan.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap bahwa hingga November 2025, tercatat 211 kasus keracunan yang berasal dari pelaksanaan program tersebut.
Dari jumlah itu, belasan ribu siswa harus menjalani rawat jalan dan lebih dari enam ratus lainnya dirawat inap.
Baca Juga: Wujudkan Kreativitas Berkelanjutan, Hutama Karya Resmikan Rumah Produksi UMK Binaan Di Jawa Tengah
Fakta ini menimbulkan keprihatinan publik sebab di balik niat baik memberi makan bergizi bagi anak bangsa, muncul persoalan serius soal keamanan pangan.
Kepala BGN, dr. Ratna Kusumawati, menyebut bahwa dari 441 kejadian keracunan pangan di Indonesia sepanjang 2025, hampir setengahnya (211 kasus) terkait dengan program MBG.
Dari total itu, ada 636 siswa rawat inap dan lebih dari 11 ribu siswa rawat jalan akibat gejala seperti mual, pusing, hingga muntah setelah menyantap makanan dari dapur penyedia program.
Baca Juga: Gibran Bagi Pil Penambah Darah di Sekolah Lewat MBG, Apa Hubungannya dengan Stunting?
Meski begitu, BGN menegaskan bahwa program MBG sudah menyalurkan lebih dari 1,8 miliar porsi makan, dan sebagian besar berjalan baik.
Namun, angka ratusan kasus ini tetap menjadi sinyal keras agar sistem pengawasan dan higienitas diperketat.
Program MBG dirancang agar setiap anak Indonesia, terutama di sekolah dasar dan madrasah, mendapat satu kali makan bergizi setiap hari.
Harapannya sederhana tidak ada lagi siswa belajar dalam keadaan lapar.
Namun pelaksanaannya di lapangan tak semudah di atas kertas. Banyak dapur penyedia makanan berada di lokasi minim fasilitas kebersihan.
Baca Juga: Viral Dua Pria Gondol Kotak Amal di Musala Depok, Warga Cuma Nonton
Bahan makanan disuplai dari pemasok lokal dengan standar yang beragam.
Beberapa kasus keracunan dilaporkan disebabkan oleh makanan basi, penyimpanan tidak sesuai suhu, hingga peralatan dapur yang tidak steril.
Di sisi lain, para pengelola di daerah kerap bekerja di bawah tekanan waktu dan minim pengawasan langsung dari petugas kesehatan.
Akibatnya, kesalahan kecil bisa berujung besar termasuk ratusan siswa yang jatuh sakit.
Menanggapi temuan BGN, Kementerian Kesehatan dan BGN melakukan investigasi gabungan di sejumlah daerah.
Pemerintah menegaskan bahwa program MBG tidak akan dihentikan, namun akan dilakukan evaluasi ketat terhadap dapur penyedia dan standar distribusi makanan.
Pemerintah berjanji akan memperkuat pelatihan higienitas dapur, menerapkan sertifikasi bahan pangan, serta menambah petugas pengawas di lapangan.
Baca Juga: Buruh Karawang dan Pemkab Capai 7 Kesepakatan Strategis
Salah satu guru SD di Yogyakarta, Siti Rahmawati, mengaku mendukung program MBG, tapi berharap pemerintah lebih serius dalam pengawasan.
“Kami senang anak-anak bisa makan bergizi. Tapi kalau tiap bulan ada yang sakit, tentu kami khawatir. Anak-anak takut makan lagi,” ujarnya.
Sementara itu, orang tua siswa di Bekasi menilai, bukan programnya yang salah, melainkan eksekusinya.
“Harusnya dapurnya diawasi terus, Jangan asal cepat, tapi bahan makanan nggak dicek,” kata Iwan, ayah dua anak sekolah dasar.
Baca Juga: Wujudkan Kreativitas Berkelanjutan, Hutama Karya Resmikan Rumah Produksi UMK Binaan Di Jawa Tengah
Dengan jutaan porsi makanan didistribusikan setiap hari, tantangannya tidak hanya di logistik, tetapi juga kedisiplinan dan tanggung jawab.
Kasus ini menjadi refleksi niat baik tanpa sistem pengawasan yang kuat bisa berujung petaka.
Pemerintah perlu memastikan setiap sendok nasi yang masuk ke mulut anak Indonesia benar-benar aman, bukan ancaman kesehatan.
Karena bagi mereka, makan bergizi bukan sekadar janji program tapi harapan masa depan yang sehat dan cerdas.***
