POJOKSATU.id, JAKARTA-- Nasib pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi sorotan utama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan pandangan terkait kelanjutan proyek ambisius ini.
Apakah akan diteruskan atau justru dihentikan? Berikut petikan wawancara eksklusifnya.
AHY menjelaskan bahwa prioritas dalam 4-5 tahun ke depan adalah menyelesaikan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KPP).
“Harus dikawal dengan baik, otorita IKN harus bekerja sesuai timeline ketat,” ujar AHY dilihat Sabtu (30/11).
Meski demikian, ia mengakui bahwa masih ada persoalan lahan yang harus diselesaikan, terutama wilayah yang masih dikuasai masyarakat. Menurutnya, solusi yang adil harus ditemukan agar masyarakat tidak merasa dirugikan.
Proyek IKN tidak hanya soal memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga membangun kawasan finansial global. Namun, AHY mengingatkan untuk tidak terlalu memaksakan.
“Kalau terlalu terburu-buru, kita sendiri yang tercekik,” ujarnya. AHY menekankan pentingnya belajar dari negara lain, seperti Putrajaya di Malaysia atau Brasília di Brasil, yang memiliki cerita sukses maupun kegagalan.
Selain pembangunan fisik, AHY menekankan pentingnya infrastruktur yang berorientasi pada manusia. Mutu pendidikan harus menjadi prioritas, termasuk revitalisasi sekolah-sekolah di daerah.
“Percuma punya gedung tinggi kalau masyarakatnya tidak sehat,” tegasnya. Masalah seperti stunting tidak hanya terkait gizi, tetapi juga sanitasi, air bersih, dan manajemen limbah.
AHY mengingatkan pentingnya perencanaan matang dalam menggunakan anggaran negara.
"Uang rakyat harus tepat sasaran dan tepat guna," katanya.
Dengan pendekatan yang hati-hati dan terukur, ia optimis bahwa IKN Nusantara dapat menjadi pusat pemerintahan modern tanpa melupakan kesejahteraan masyarakat.***
