BOGOR.POJOKSATU.id - Di tengah sorotan publik terhadap kasus pencopotan jabatan Dadan Hindayana karena kasus korupsi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), nama Nanik S. Deyang kini menjadi pusat perhatian.
Hari ini, Senin, 8 Juni 2026, Nanik S. Deyang dijadwalkan resmi menjalani pelantikan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana.
Pergantian kepemimpinan ini bukan sekadar pergantian jabatan biasa. Publik menaruh harapan besar agar BGN mampu memperbaiki berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program MBG, mulai dari efektivitas anggaran, kualitas makanan, hingga pemerataan layanan di daerah terpencil.
Menariknya, bahkan sebelum resmi bekerja penuh, Nanik sudah mengumumkan sejumlah perubahan kebijakan yang dinilai cukup signifikan.
Fokusnya bukan lagi mengejar angka penerima manfaat semata, melainkan memastikan program benar-benar memberikan dampak terhadap perbaikan gizi masyarakat Indonesia.
Baca Juga: BGN Siapkan Skema Baru MBG di Daerah 3T, Kantin Sekolah hingga Dapur Komunitas Bisa Dimanfaatkan
4 Kebijakan Nanik S. Deyang Setelah ditunjuk Jadi Ketua BGN Baru
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyedot anggaran besar dari APBN.
Namun dalam implementasinya, sejumlah tantangan muncul. Beberapa di antaranya terkait kesiapan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kualitas makanan yang disajikan, distribusi ke wilayah terpencil, hingga efektivitas penggunaan anggaran.
Karena itu, banyak pihak menilai langkah pertama Nanik setelah dilantik akan menjadi penentu arah kebijakan BGN ke depan.
Dalam konferensi pers yang digelar pekan lalu, Nanik menegaskan bahwa pembenahan internal menjadi agenda utama yang harus segera dilakukan.
"Kami concern hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran. Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran," ujar Nanik.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi menjadi kata kunci dalam kepemimpinannya.
Baca Juga: Pelantikan Pejabat Negara, Istana Buka Suara soal Isu Reshuffle Kabinet Prabowo
1. Tidak Lagi Mengejar Kuantitas Penerima MBG
Kebijakan pertama yang menjadi perhatian publik adalah perubahan fokus dari kuantitas menuju kualitas.
Sebelumnya, Program MBG ditargetkan menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat pada 2026. Namun menurut Nanik, target tersebut tidak lagi menjadi prioritas utama apabila kualitas layanan belum optimal.
Ia bahkan mengaku telah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kemungkinan tidak tercapainya target tersebut.
Menurutnya, lebih baik program berjalan efektif dan berkualitas daripada sekadar mengejar angka besar tanpa dampak yang jelas terhadap status gizi masyarakat.
Langkah ini dinilai cukup berani karena menunjukkan pendekatan yang lebih realistis. Fokus pada kualitas makanan, pengawasan distribusi, dan dampak gizi menjadi indikator utama keberhasilan program.
Jika berhasil, kebijakan ini berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap Program MBG yang selama ini menjadi salah satu program strategis pemerintah.
2. Moratorium Pembangunan Dapur MBG Baru
Prioritas kedua yang langsung menjadi perhatian adualah penghentian sementara pembangunan dapur MBG atau SPPG baru.
Selama beberapa bulan terakhir, pembangunan dapur MBG berlangsung cukup masif di berbagai daerah. Namun BGN menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas yang sudah beroperasi.
Nanik menegaskan pihaknya akan membenahi ribuan dapur yang ada sebelum membuka pendaftaran atau pembangunan baru.
Perbaikan yang dilakukan meliputi:
- Standar keamanan pangan.
- Kualitas sarana dan prasarana dapur.
- Sistem operasional.
- Kompetensi sumber daya manusia.
- Pengawasan kualitas makanan.
Bahkan, dapur yang tidak memenuhi standar dapat dihentikan sementara operasionalnya hingga memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
Kebijakan moratorium ini dianggap penting agar ekspansi program tidak mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.
3. Mempercepat MBG di Daerah 3T
Meski menghentikan pembangunan dapur baru secara umum, Nanik justru ingin mempercepat pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selama ini daerah 3T menjadi tantangan besar karena keterbatasan infrastruktur dan akses distribusi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BGN menyiapkan berbagai skema pendanaan alternatif.
Tidak hanya mengandalkan APBN, BGN membuka peluang pemanfaatan:
- Dana Corporate Social Responsibility (CSR).
- Hibah negara sahabat.
- Dukungan yayasan sosial.
- Kemitraan sektor swasta.
- Kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Pendekatan ini dinilai dapat mempercepat pemerataan layanan tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.
Selain itu, Nanik juga menegaskan bahwa program MBG tidak harus selalu membangun dapur baru. Dapur sekolah, dapur umum, hingga fasilitas memasak yang sudah tersedia dapat dioptimalkan.
Strategi tersebut dinilai lebih cepat dan efisien dibandingkan membangun fasilitas dari nol.
4. Fokus pada Kelompok 3B
Selain tiga kebijakan utama di atas, Nanik juga menegaskan pentingnya fokus kepada kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi.
Kelompok ini dikenal dengan istilah "3B", yaitu:
- Balita.
- Bumil (Ibu Hamil).
- Busui (Ibu Menyusui).
Menurut berbagai kajian kesehatan, kelompok 3B merupakan fase paling kritis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia.
Intervensi gizi pada kelompok ini dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas generasi mendatang, termasuk dalam menekan angka stunting.
Karena itu, BGN akan memperkuat program yang langsung menyentuh kelompok sasaran tersebut.
Langkah ini juga sejalan dengan target pemerintah untuk mempercepat penurunan stunting nasional dalam beberapa tahun ke depan.
Jika empat prioritas tersebut dapat dijalankan secara konsisten, BGN berpeluang memperkuat efektivitas program sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap salah satu program unggulan pemerintah.
Yang pasti, hari pertama kepemimpinan Nanik akan menjadi awal dari babak baru Badan Gizi Nasional dalam menjalankan misi besar memperbaiki kualitas gizi masyarakat Indonesia.***
