POJOKSATU.id - Isu keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace memantik kegaduhan politik dan diplomatik dalam negeri.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai forum internasional yang digagas Donald Trump itu justru berpotensi melemahkan posisi Indonesia sebagai negara yang selama ini vokal membela Palestina.

Kritik datang deras dari jajaran pimpinan MUI dan semakin menyedot perhatian publik.

Baca Juga: Dikaitkan dengan Isu 'Di Noel kan', Ketua KPK Tegaskan Tak Ada Target dalam Pemberantasan Korupsi

Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, menyampaikan kritik paling keras.

“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” katanya dalam akun X pribadinya dikutip Pojoksatu.id dari mui.or.id, Rabu (28/1/2026).

Ia juga menyoroti komposisi forum tersebut. “Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” ujarnya.

Baca Juga: Pak Menteri Tegaskan: Tak Ikut TKA, Siswa SMA Tetap Punya Peluang Masuk PTN

Tak berhenti di situ, Cholil menyebut adanya kejanggalan lain terkait kewajiban pembayaran iuran anggota.

“Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri aja,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof Sudarnoto, mengingatkan bahwa persoalan ini tak sekadar isu diplomasi.

Baca Juga: Dikaitkan dengan Isu 'Di Noel kan', Ketua KPK Tegaskan Tak Ada Target dalam Pemberantasan Korupsi

“MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekedar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional,” ujarnya.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan Indonesia tetap berkomitmen pada perjuangan Palestina dan menilai Board of Peace tidak akan mengesampingkan peran PBB.

Namun gelombang kritik dari masyarakat dan tokoh nasional terus bergulir.

Termasuk dari mantan Wamenlu Dino Patti Djalal yang meminta RI siap mundur jika forum tersebut tidak terbukti berpihak pada Gaza.

Polemik ini diprediksi terus berlanjut, terutama karena menyangkut prinsip diplomasi Indonesia yang selama puluhan tahun teguh mendukung kemerdekaan Palestina.***