POJOKSATU.id– Suasana rapat Komisi IX DPR RI mendadak memanas.
Anggota dewan melancarkan kritik tajam kepada Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli yang dinilai belum menunjukkan aksi nyata di tengah laju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus melonjak di berbagai sektor industri.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menjadi salah satu yang paling vokal.
Baca Juga: Fakta Mengejutkan dari Menkes, Sedikitnya 28 Juta Warga Indonesia Diperkirakan Alami Gangguan Mental
Ia menyoroti janji pemerintah soal link and match antara perguruan tinggi dan industri, tetapi kondisi lapangan justru menunjukkan gelombang PHK yang tak kunjung reda.
"Pemerintah ini kan selalu terus menggaungkan kebijakan antara link and match antara perguruan tinggi dan industri,"
Ucap Nurhadi dikutip pojoksatu.id dari tribunnews 21/1/2026
Nurhadi kemudian menembakkan kritik langsung kepada Yassierli.
Baca Juga: Pengendara Motor Nyaris Celaka Terperosok Lubang di Jalan Syekh Quro Karawang
"Dengan Prof Yassierli jadi Menteri Ketenagakerjaan ini saya lihat belum ada aksi nyata menghentikan laju PHK," ujarnya.
Pernyataannya membuat ruangan semakin riuh, mencerminkan keresahan publik yang kian meluas akibat banyaknya pekerja kehilangan pekerjaan sejak awal tahun.
Sejumlah anggota DPR lain juga mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam menghentikan kenaikan angka PHK.
Data Kemnaker menunjukkan puluhan ribu pekerja sudah terdampak sepanjang awal 2026, sementara serikat buruh melaporkan angka yang lebih besar di lapangan.
Di sisi lain, Menaker Yassierli berusaha memberikan penjelasan mengenai kompleksitas persoalan ketenagakerjaan.
Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan industri berubah sangat cepat dan dunia kerja menghadapi tantangan besar dalam lima tahun terakhir.
"Kita sudah coba oret-oret, ternyata tidak mudah. Riset menunjukkan 10 persen posisi yang ada di industri sekarang itu dalam 5 tahun terakhir itu enggak ada," kata Yassierli.
Baca Juga: Kepala Daerah Apresiasi Digitalisasi Layanan BKN, Dinilai Permudah Tata Kelola dan Karier ASN
Jawaban itu belum sepenuhnya meredam kritik DPR, yang menuntut gebrakan nyata untuk melindungi pekerja dan menahan derasnya PHK.
Desakan agar pemerintah bertindak cepat semakin kencang, terutama dari sektor industri padat karya yang paling terpukul.
Rapat ini menegaskan satu hal publik menunggu langkah konkret, bukan sekadar paparan data.
Baca Juga: Fakta Mengejutkan dari Menkes, Sedikitnya 28 Juta Warga Indonesia Diperkirakan Alami Gangguan Mental
Beban ada di pundak Menaker untuk membuktikan bahwa pemerintah mampu mengendalikan badai PHK yang makin mengkhawatirkan.***
