POJOKSATU.id, JAKARTA—Mutasi Letjen TNI AD Kunto Arief Wibowo yang kemudian dibatalkan dari Pangkogabwilhan I mendapat sorotan dari politisi PDIP Mayjen (Purn) TB Hasanuddin.

Selain mutasi Letjen Kunto Arief putra keenam Try Sutrisno, mutasi Laksda TNI Kresno Buntoro juga menarik perhatian anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 yang menetapkan mutasi dan pemberhentian perwira tinggi TNI, disorot TB Hasanuddin.

Sorotan pertama, mengenai Letjen Kunto, yang semula dimutasi menjadi Staf Ahli KSAD, namun tak lama kemudian muncul SK baru yang membatalkan penempatan tersebut.

Baca Juga: Dosen Ilmu Pemerintahan Ini Bela Wapres Gibran, Tak Ada Gejolak Saat Prabowo Lawatan Luar Negeri

Sorotan kedua, pada poin nomor 7 dalam SK yang sama, Laksda TNI Kresno Buntoro yang berasal dari matra Angkatan Laut, menjelang pensiun justru tercatat dimutasi menjadi Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat, dan ditugaskan sebagai Staf Khusus KSAD.

Pergantian matra yang tidak lazim ini, terlebih menjelang masa pensiun, menimbulkan pertanyaan serius terkait ketelitian dan ketertiban administrasi di lingkungan Mabes TNI.

“Hal ini menimbulkan pertanyaan, karena secara struktural dan matra, Laksda Kresno merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut. Ini merupakan kasus yang baru terjadi dan patut dicermati,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Sabtu 3 Mei 2025.

Dia menambahkan, mutasi perwira tinggi TNI seharusnya mengikuti mekanisme yang ketat, melalui pembahasan di Wanjakti dan disusun secara administratif melalui berbagai tahapan.

Baca Juga: Mantan Ajudan Jokowi Gagal Gantikan Anak Try Sutrisno di Posisi Pangkogabwilhan I

Proses tersebut antara lain dimulai dari Pabanda (Perwira Pembantu Muda), Pabanmadya (Perwira Pembantu Madya), lalu Paban, kemudian ke Waaspers (Wakil Asisten Personalia), dilanjutkan ke Aspers (Asisten Personel Panglima TNI), dan sebelum ditandatangani, juga harus diparaf oleh Kasum TNI.

“Dengan tahapan administrasi yang begitu berlapis dan cermat, kekeliruan seperti ini tidak semestinya terjadi. Ini menunjukkan adanya kecerobohan yang sangat disayangkan, terlebih di institusi sebesar TNI yang menjunjung tinggi ketertiban dan akurasi,” ujar TB Hasanuddin.

Mayjen (Purn) TB Hasanuddin menegaskan pentingnya evaluasi atas kejadian ini agar proses mutasi ke depan benar-benar mencerminkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan loyalitas pada sistem.***