POJOKSATU.id, JAKARTA – Kebijakan moratorium atau penghentian sementara pembukaan dapur MBG atau SPPG disambut positif Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini.
Namun di sisi lain, dia meminta agar hasil investigasi BGN terhadap SPPG bermasalah selama ini agar dibuka ke publik.
"Saya menyambut baik kebijakan Kepala BGN yang baru untuk menutup sementara pendaftaran dapur yang baru,” kata Yahya kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).
Dia juga meminta SPPG yang terlibat kasus keracunan diinvestigasi hingga tuntas. Hal itu agar peristiwa tersebut tak terulang.
"Selama ini kita tidak pernah mendengar hasil investigasi yang dilakukan oleh BGN terhadap SPPG yang mengakibatkan keracunan dan saya minta hasil investigasinya dibuka ke publik supaya masyarakat dapat mengikuti perbaikan yang dilakukan oleh BGN," katanya.
Menurutnya, hal ini menunjukkan ada political will dari BGN untuk benar-benar memperbaiki tata kelola MBG yang menjadi sorotan publik selama ini.
"Masih banyak MBG yang belum SLHS dan Ipal. Ini harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menjamin keamanan mutu MBG. Ke depan tidak boleh ada lagi SPPG yang tidak punya SLHS dan Ipal," ujarnya.
"Mengevaluasi 1.000 lebih SPPG yang di-suspend mana yang sudah bisa diaktifkan kembali dan mana yang masih harus diperbaiki," jelasnya lagi.
Sebelumnya, BGN menghentikan sementara pendaftaran dapur baru untuk program MBG.
Kebijakan moratorium ini menjadi salah satu langkah yang diambil pimpinan baru BGN dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus penataan pelaksanaan program.
"Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran," kata Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang dalam konferensi pers di gedung BGN, Jakarta, Kamis (4/6).
Nanik menjelaskan terdapat empat langkah utama yang disiapkan BGN untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG.
Pertama, refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Kedua, penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru.
"Dalam rangka efisiensi anggaran maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru," ujarnya.***
