POJOKSATU.ID - Di tengah sorotan publik yang keras, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Memilih sikap hati-hati dalam menyikapi dua dugaan korupsi besar.
Penggunaan jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mark-up pengadaan gas air mata di Polri.
Sementara masyarakat menuntut kejelasan.
Baca Juga: 5 Manfaat Besar SKP Disinkronkan ke e-Kinerja, Transparansi, Tunjangan, dan Mutasi Lebih Lancar
KPK justru menyatakan bahwa laporan tersebut belum naik ke tahap penyelidikan.
Ada apa di balik sikap lembaga antirasuah ini? Laporan Masih di Level Pengaduan.
Kasus jet pribadi di KPU awalnya dilaporkan oleh koalisi masyarakat sipil pada Mei 2025.
Koalisi menuduh adanya penggelembungan anggaran sewa jet.
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Dibedah! BGN Gandeng Para Profesor Gizi dari Seluruh Indonesia
Dengan nilai kontrak yang tercatat jauh melebihi pagu anggaran.
Dalam pengaduan tersebut, disebutkan bahwa pagu anggaran sewa jet KPU adalah Rp 46 miliar.
Tetapi kontrak yang teridentifikasi mencapai Rp 65 miliar, menyisakan selisih sekitar Rp 19 miliar.
Selain itu, koalisi menyoroti transparansi proses pengadaan lewat e-katalog yang dianggap terbatas.
Tidak ada penjelasan detail tentang tawar-menawar harga atau siapa penyedianya.
Lebih jauh, analisis rute penerbangan menunjukkan bahwa penggunaan jet.
Tidak selalu menuju daerah terpencil, seperti yang diklaim KPU.
Sekitar 60% perjalanan jet KPU justru menuju kota-kota besar atau daerah yang bisa dijangkau pesawat komersial.
Baca Juga: Viral Dua WNA Diduga Pungut Sampah di Depan Markas Polisi, Netizen Heran Kenapa Ga Bantu?
Kasus kedua menimpa Polri, di mana Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian melaporkan
Dugaan mark-up dalam pengadaan gas air mata.
Sesuai laporan siaran pers koalisi, ada dua paket proyek yang dipertanyakan.
Pepper Projectile Launcher untuk Polda Metro Tahun 2022 dan program SLOG Polri TA 2023.
Baca Juga: Viral! Fenomena Warga Lapor ke Damkar, Bukti Layanan Cepat Lebih Dicari Warga
Nilai mark-up yang diungkap koalisi mencapai sekitar Rp 26,4 miliar.
Berdasarkan perbandingan harga dengan produsen asli, Byrna.
Selain itu, ada dugaan persengkongkolan tender demi merek tertentu.
Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) pun sempat meminta klarifikasi resmi kepada Kapolri
Menyoroti potensi penyimpangan dalam prosedur pengadaan.
Sikap berhati-hati KPK justru memunculkan kritik dari publik dan pengamat korupsi.
Banyak yang mempertanyakan komitmen lembaga antirasuah dalam menindak kasus korupsi.
Melibatkan lembaga negara besar.
Apalagi koalisi pelapor menyebut bahwa penggunaan jet pribadi oleh KPU.
Baca Juga: Begini Cara Memastikan SKP ASN Sudah Valid dan Aman Saat Sinkron di e-Kinerja
Serta pengadaan gas air mata oleh Polri sangat politis dan melibatkan anggaran negara.
Jika KPK gagal menaikkan kasus ini menjadi penyelidikan.
bisa jadi kepercayaan publik terhadap efektivitas pemberantasan korupsi melemah.
Terutama di era di mana transparansi anggaran publik menjadi tuntutan utama.***
