POJOKSATU.ID - Keterisolasian ribuan warga di Kabupaten Aceh Tamiang semakin menegaskan betapa rentannya kesiapsiagaan infrastruktur.

Dan penanggulangan bencana di wilayah tersebut, Rabu 3 Desember 2025.

TNI kembali dipaksa menggunakan jalur udara untuk mengirim bantuan, setelah hampir sepekan akses darat ke banyak desa masih tidak bisa ditembus.

Dua pesawat angkut TNI AU, CN-295 A-2904 dan C-130J Super Hercules, dikerahkan untuk melakukan airdrop bantuan.

Baca Juga: Honor 300 Ribu Kini Jadi Rp 1,5 Juta! Bupati Cilacap Ungkap Alasan Berani Naikkan Gaji Ribuan PPPK

Ke daerah-daerah yang sampai hari ini masih terputus dari dunia luar.

Metode penerjunan darurat ini dipilih bukan sebagai langkah strategis, melainkan sebagai pilihan terpaksa akibat buruknya kondisi lapangan.

“Pesawat C-130J Super Hercules 1340 melaksanakan dropping 20 bendel LCLA dengan total 2,5 ton,” ungkap Kabidpenum Puspen, Agung Saptoadi, dikutip dari Detik, 3 Desember 2025.

Pernyataan itu menyiratkan besarnya skala bantuan yang harus didorong melalui udara, menunjukkan bahwa jalur logistik darat benar-benar gagal berfungsi.

Baca Juga: Syaratnya Berat! Tidak Semua Honorer Bisa Jadi PPPK Paruh Waktu, Ini Penyebabnya

Selain itu, pesawat CN-295 A-2904 juga melakukan penerjunan 90 helibox dalam tiga gelombang.

Menyuplai kebutuhan pokok serta perlengkapan darurat dengan total bobot 450 kilogram.

Namun, penerjunan bukan tanpa risiko, koordinasi harus ekstra ketat karena kesalahan kecil bisa berakibat fatal bagi warga maupun awak pesawat.

“Jika koordinasi tidak dilakukan, potensi bahaya sangat besar,” tegas Galuh Yudi, pilot C-130J.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa operasi penyelamatan pun berjalan dalam kondisi penuh tekanan, bukan dalam skenario yang ideal.

Bencana di Aceh Tamiang kembali membongkar rapuhnya kesiapan infrastruktur penanganan bencana di wilayah Sumatera bagian utara.

Jalur darat yang seharusnya menjadi lifeline utama ternyata kolaps total setelah banjir besar dan longsor meluluhlantakkan akses jalan.

Lima hari setelah bencana, banyak desa masih belum bisa dijangkau kendaraan darat.

Baca Juga: Sudah Lulus PPG tapi NRG Belum Terbit? Simak Alur dan Proses Verifikasinya

Keterlambatan pembukaan akses jalan ini menuai kritik dari berbagai pihak.

Banyak warga yang berhari-hari hanya mengandalkan logistik seadanya sambil menunggu bantuan yang tak kunjung datang.

Fakta bahwa TNI harus turun dengan operasi airdrop besar-besaran.

Mencerminkan kegagalan infrastruktur sipil dalam menyikapi bencana yang skalanya sebenarnya sudah diprediksi.

Baca Juga: Cek Sekarang! Apakah Gaji Pensiunan PNS Desember 2025 Anda Sudah Sesuai PP 8/2024?

Airdrop yang dilakukan TNI patut diapresiasi sebagai langkah penyelamatan.

Tetapi pada saat yang sama menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah maupun pusat.

Distribusi bantuan seharusnya tidak selalu menggantung pada kekuatan militer.

Terutama ketika wilayah-wilayah rawan bencana tidak dibarengi dengan pembangunan yang layak.

Operasi udara ini memang menyelamatkan situasi, tetapi sekaligus menonjolkan ketimpangan respons bencana.

Yang selama ini berulang infrastruktur minim, kesiapan daerah lemah, dan birokrasi lambat.

Jika kondisi ini tidak dibenahi, Aceh dan wilayah Sumatera lainnya akan terus terjebak.

Dalam siklus bencana yang sama datang banjir, akses putus, warga terisolasi, lalu bantuan harus dijatuhkan dari udara.

Suatu pola yang seharusnya tidak lagi terjadi di negara sebesar Indonesia.***