POJOKSATU.id, JAKARTA-- Menteri Hak Azasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berdebat dengan eks Wamenlu era SBY, Dino Patti Djalal, di laman X atau Twitter.

Keduanya berdebat soal pernyataan Natalius Pigai yang minta anggaran Rp 20 triliun kalau negara sanggup untuk anggaran Kementerian HAM.

Menurut Natalius Pigai ada dua kegunaan besar dari anggaran Rp 20 T yang diinginkannya ini.

Melalui keterangan tertulis yang diterima Pojoksatu.id, Rabu (23/10), Natalius menjabarkan kegunaan uang yang disebutnya ini.

Soal kegunaan anggaran, Natalius mengatakan mau membangun Universitas HAM bertaraf internasional terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika.

Baca Juga: Daftar Pimpinan 13 Komisi DPR RI Terbaru, Dapil Sumut II Kirimkan 2 Orang Jadi Ketua Komisi

Selain itu, uang ini juga untuk membangun Laboratorium HAM termasuk forensik, rumah sakit HAM dan lain-lain.

Pusat Studi HAM dan Laboratorium HAM ini kata Menteri Natalius akan dipimpin oleh putra Indonesia berkelas dunia di bidang HAM.

“Dan ini ikon Indonesia di panggung HAM dunia bahkan satu satu-satunya di dunia,” katanya ke Pojoksatu.id.

Hal kedua kata Menteri Natalius, kegunaan anggaran ini akan digunakan untuk KADARHAM yaitu membangun kesadaran HAM di 78 ribu desa dan masih banyak lagi program lain.

“Pak Dino sebaiknya perlu belajar HAM dan pahami konteks pernyataan saya bahwa saya sih maunya Rp 20 triliun kalau negara sanggup,” jelasnya lagi.

Baca Juga: Sejarah Akan Mencatat Ketika Raja Sunda dan Presiden RI ke 8 Bertemu Diatas Atap Mobil, Keduanya 'Macan' Harapan Rakyat Bertemu Diatas Garuda

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengunggah komentar di medsos X atau Twitter terkait pernyataan Natalius Pigai yang menginginkan anggaran Rp 2 triliun.

“Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai untuk naikkan anggaran dari Rp 60 miliar menjadi Rp 20 triliun adalah hal yang tidak masuk akal, dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR karena akan menghamburkan uang negara untuk program- program yang tidak jelas dan akan berbuntut korupsi,” ujar Dino dilihat Pojoksatu.id di akun X @dinopattidjalal, Rabu (23/10).

Menurutnya, menteri jangan menyulitkan Presiden, dan harus menjaga kredibilitas Kementeriannya.

“Koordinasi dulu dengan Menkonya, Setneg dan kantor Presiden sebelum membuat pernyataan kebijakan yang berisiko tinggi. Ingat, anda sekarang pejabat pemerintah, bukan aktifis lagi. Credibility is everything,” tegas Dino Patti Djalal lagi.***