POJOKSATU.id — Pernyataan keras Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menggetarkan ruang publik setelah ia menegaskan bahwa siapa pun yang ingin meniadakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan pihak yang menentang prinsip dasar HAM.
Sikap tegas itu ia sampaikan dalam jumpa pers di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Jumat 20/2/2026.
Sebagai respons atas kritik yang terus bergulir terhadap program prioritas pemerintah tersebut.
Pigai menjelaskan bahwa seluruh program yang sedang dijalankan pemerintah berada dalam kerangka pemenuhan hak dasar warga.
Ia menyebut bahwa upaya memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, hingga kesehatan bukan sekadar program teknis, tetapi bagian dari kewajiban negara menjamin martabat manusia.
“Dalam konteks HAM, pemerintah melakukan makan bergizi gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, perumahan, kampung nelayan, kemudian swasembada pangan, adalah sejalan, seirama, sesuai dengan HAM,”
Baca Juga: IKN Mesir
Ujar Pigai dikutip Pojoksatu.id dari kompas 20/2/2026
Pernyataan itu menjadi sorotan karena ia tidak hanya membela program, tetapi juga mengategorikan pihak yang berusaha menghentikannya sebagai kelompok yang melawan hak asasi.
Sikap ini menegaskan bahwa negara memandang program-program tersebut sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar kebijakan politis.
Baca Juga: Hasil Riset UGM, Hampir Seluruh Kampus di Indonesia Belum Ramah Dosen Disabilitas, Terbentuk ADDI
“Maka orang yang mau meniadakan Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, pendidikan gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, adalah orang yang menentang HAM. Orang yang menentang,” ucap pigai dikutip Pojoksatu.id dari sumbatkita.id 20/2/2026
Di tengah perdebatan yang semakin meluas, pernyataan Pigai memunculkan babak baru diskursus tentang batasan kritik dan penolakan.
Menurutnya, kritik tetap dibenarkan sepanjang bertujuan memperbaiki pelaksanaan program.
Namun ketika kritik berubah menjadi upaya menghapus program, itu dianggap merugikan hak dasar rakyat yang harus dipenuhi negara.
Pernyataan Pigai diperkirakan akan memicu reaksi lanjutan dari berbagai pihak.
Terutama kelompok mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil yang sebelumnya menyoroti transparansi dan efektivitas program MBG.***
