POJOKSATU.id - Siapapun yang nantinya menjabat sebagai Menteri BUMN di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, dipastikan akan menghadapi sejumlah tantangan.
Bahkan tantangan calon Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut menjadi tugas yang tidak mudah untuk dikerjakan.
Pasalnya banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus ditanggung.
Baca Juga: Ramai Video Klarifikasi Wasit Ahmed Al Kaf Usai Laga Bahrain vs Indonesia, Cek Faktanya!
Terlebih kabarnya, nomenklaturnya akan berubah menjadi Badan Super Holding BUMN.
Hal itu disampaikan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, dalam 'Daulat Bicara: Siapa Menteri BUMN Pilihan Prabowo', di Jakarta.
"Sebenarnya siapapun nanti yang jadi Menteri BUMN itu akan mendapat PR berat yang harus diselesaikan," tegas Harris.
Baca Juga: Wasit Ahmed Al Kaf Telat Tiup Pluit Akhir Laga Bahrain vs Indonesia, Begini Penjelasan FIFA
Haris menyebut, banyak PR yang sudah menanti yang harus diselesaikan kementerian yang membidangi perusahaan plat merah itu.
Salah satunya yang disebut Haris adalah soal hutang BUMN Karya.
"Kita tahu ternyata BUMN itu banyak yang hutangnya itu segunung. Contohnya BUMN karya," kata dia.
Baca Juga: SOLUSI: Meski tak Punya Sertifikat Keahlian, Honorer Teknis Tetap Bisa Daftar PPPK 2024
Karena itu, legislator asal daerah pemilihan Jateng IX itu menilai, pos kementerian ini harus dipimpin sosok yang tangguh dan kompeten.
Kendati demikian, Haris menyatakan tak mempermasalahkan latar belakang sosok yang akan duduk di kursi panas itu.
Dengan catatan, tekan Haris, sosok tersebut memang benar-benar layak dan memenuhi syarat.
Termasuk, pada pos jajaran direksi dan komisaris pada perusahaan milik negara tersebut.
"Sebetulnya Komisaris atau dirut itu mau diisi anak kiai, mau diisi relawan atau siapapun, itu boleh saja. Asal berkompeten dan bertanggung jawab," tegas dia.
Untuk mendapatkan artikel menarik dengan lebih cepat dan mudah bisa download aplikasi Pojoksatu.id untuk Android dan iOS dengan link di bawah ini:
Diskusi yang digelar atas kerjasama dengan Promedia TV juga menghadirkan pengamat kebijakan publik IDP-LP, Riko Noviantoro.***
