POJOKSATU.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa Indonesia sedang berada di ambang krisis ekonomi.

Menurutnya, berbagai indikator makroekonomi masih menunjukkan kondisi yang cukup kuat, sementara pemerintah terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal.

Purbaya mengatakan pemerintah tetap menjalankan kebijakan fiskal secara hati-hati sembari mendorong berbagai program prioritas agar aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak.

Baca Juga: Gerhana Matahari Total Terlama Segera Terjadi, Siang Berubah Gelap Lebih dari 6 Menit

Ia optimistis fondasi ekonomi nasional masih berada dalam kondisi yang sehat meski tantangan global belum sepenuhnya mereda.

"Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki," ujar Purbaya, Sabtu 4 Juli 2026.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada satu sektor, melainkan berasal dari berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

Baca Juga: Patroli Gabungan TNI-Polri Sisir Tiga Kecamatan di Karawang, Miras dan Kerumunan Pemuda Jadi Sasaran

Karena itu, pemerintah terus berupaya memperkuat sektor riil agar dampak pertumbuhan ekonomi semakin dirasakan secara luas.

Selain itu, pemerintah memastikan laju inflasi masih berada dalam kisaran yang terkendali.

Sementara pelemahan nilai tukar rupiah dinilai lebih dipengaruhi dinamika sentimen pasar global dibandingkan perubahan pada fundamental ekonomi Indonesia.

Baca Juga: Gibran Diplot Dua Periode Bersama Prabowo, Pengamat Analisa Respon Parpol Masih Dingin

Pemerintah bersama otoritas terkait juga terus menjaga stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Di sisi fiskal, Purbaya memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam jalur yang sehat.

Ia menjelaskan defisit APBN tetap dijaga di bawah batas maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara itu, rasio utang pemerintah masih berada pada tingkat yang dinilai aman dibandingkan banyak negara lain.

Baca Juga: Gunung Anak Krakatau Alami Peningkatan Erupsi, BPBD Minta Nelayan Jauhi Lokasi Radius 5 KM

"Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81% dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3%. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden," jelasnya.

Purbaya juga menyinggung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurutnya, setiap program baru akan terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

Baca Juga: Identitas Lengkap 7 Orang Diamankan OTT KPK Langkat, Plt Kadisdik hingga Eks Anggota DPRD Sumut

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah terus memperkuat efisiensi anggaran, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki koordinasi dengan seluruh instansi pelaksana agar penggunaan anggaran negara semakin akuntabel.

"Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat," terang Purbaya.

Ia menambahkan, setiap pembahasan kebijakan strategis di tingkat kabinet selalu disertai analisis mengenai risiko fiskal dan dampak terhadap anggaran negara sebagai bahan pertimbangan sebelum Presiden mengambil keputusan.

Di lingkungan Kementerian Keuangan sendiri, reformasi kelembagaan juga terus diperkuat.

Baca Juga: Cetak Rekor di Sekar Kijang, Gus Fawait Siapkan Subsidi Bunga Pinjaman UMKM Jember pada 2027

Upaya pemberantasan penyimpangan di bidang perpajakan maupun kepabeanan dilakukan melalui penguatan pengawasan, rotasi pegawai, hingga penindakan terhadap aparatur yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya.

"Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih," tegasnya.

Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, menjaga optimisme perlu diiringi dengan pengelolaan kebijakan yang disiplin dan transparan.

Dengan fondasi ekonomi yang terus diperkuat, harapannya kepercayaan masyarakat dan dunia usaha dapat tetap terjaga sehingga pertumbuhan ekonomi nasional berjalan lebih berkelanjutan.***