POJOKSATU.id - Ketidakhadiran Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam sejumlah agenda Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sempat menjadi perhatian.

Prabowo diketahui turun langsung meninjau penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu, 22 Agustus 2026, kemudian melanjutkan agenda ke Sumatera pada Senin, 24 Agustus 2026.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Presiden memimpin rapat bersama jajaran pemerintah pusat, TNI-Polri, pemerintah daerah, serta sejumlah lembaga terkait.

Namun, nama Raja Juli tidak terlihat dalam daftar pejabat yang mendampingi Presiden dalam rapat utama di Kalimantan maupun Sumatera.

Baca Juga: Presiden Prabowo Kembali Turun ke Lapangan Tangani Karhutla, Kali Ini Bertolak ke Riau

Di Kalimantan Barat, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut rapat diikuti delapan pimpinan kementerian/lembaga pusat dan 10 pimpinan pemerintah daerah.

Turut hadir gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, serta BPBD.

Ketika rapat berlanjut di Posko Aju Penanganan Karhutla, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, nama Menteri Kehutanan juga kembali tidak disebut dalam daftar pejabat yang hadir.

Padahal, persoalan karhutla berkaitan erat dengan tugas Kementerian Kehutanan.

Kepala Pelaksana BPBPK Kalimantan Tengah Ahmad Toyib bahkan menyebut Raja Juli sebelumnya telah memberikan supervisi dan arahan terkait penanganan karhutla di wilayah tersebut.

Baca Juga: Ujian Nyata, Rumah Modular BRIN Tetap Berdiri Usai Gempa M7,7 di NTT

Menhut Raja Juli sendiri sebelumnya diketahui telah turun ke lapangan.

Ia meninjau penanganan karhutla di Camp Peat Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, pada Rabu 19 Agustus 2026.

Lalu, mengapa Raja Juli tidak terlihat ketika Prabowo melakukan kunjungan langsung?

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan penjelasan.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan berarti Menteri Kehutanan maupun Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat tidak dilibatkan dalam penanganan karhutla.

“Gak, ya kebetulan,” ujar Prasetyo seusai rapat penanggulangan karhutla di Sumatra, Senin 24 Agustus 2026.

Prasetyo menjelaskan, Raja Juli sudah beberapa kali turun ke lapangan, termasuk ke Sumatra Selatan.

Sementara Menteri Lingkungan Hidup juga telah melakukan kunjungan ke wilayah tersebut.

Karena itu, menurut Prasetyo, ketidakhadiran keduanya dalam rombongan Presiden lebih berkaitan dengan kebutuhan agenda kali ini.

Fokus Prabowo dalam kunjungan terbaru tersebut adalah memperkuat dukungan personel dan peralatan untuk menghadapi karhutla.

Presiden mengajak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memastikan tambahan kekuatan dapat dikerahkan apabila diperlukan.

Kebutuhan peralatan juga menjadi perhatian.

Mulai dari helikopter water bombing, pompa air, pompa sumur bor, hingga kendaraan motor trail yang dimodifikasi untuk mendukung penanganan di lapangan.

“Jadi hanya masalah kebetulan saja,” kata Prasetyo.

Di sisi lain, Prabowo juga meminta agar penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman.

Pencegahan serta penegakan hukum harus berjalan beriringan.

Presiden bahkan meminta aparat menyelidiki dugaan keterlibatan korporasi yang memerintahkan pembakaran lahan.

Jika terbukti melanggar hukum, izin perusahaan diminta untuk dicabut.

Dengan demikian, tidak terlihatnya Raja Juli dalam rombongan Presiden bukan berarti Kementerian Kehutanan tidak terlibat dalam penanganan karhutla.

Pemerintah menegaskan masing-masing pihak tetap bergerak sesuai kebutuhan dan tugasnya.

Karhutla membutuhkan kerja bersama, bukan hanya kehadiran satu-dua pejabat dalam satu agenda.

Hal yang paling penting adalah api benar-benar padam, masyarakat terlindungi, dan sistem pencegahan diperkuat agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap musim kemarau.***