POJOKSATU.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi siswa justru memunculkan krisis kepercayaan setelah kasus keracunan massal di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menimpa lebih dari seribu pelajar.

Insiden ini membuka tabir persoalan serius, mulai dari rantai distribusi bahan pangan, standar higienitas, hingga lemahnya pengawasan pemerintah.

Lebih dari Sekadar Kasus Keracunan
Keracunan massal bukan sekadar insiden teknis, melainkan indikator adanya masalah sistemik dalam implementasi MBG.

Baca Juga: Jumlah Korban Keracunan MBG Melonjak, JPPI Kecam Sikap Pemerintah Hanya Pencitraan Politik, Bukan Perlindungan dan Pemenuhan Gizi Anak

Fakta lapangan mengungkapkan buruknya penyimpanan bahan pangan, minimnya dapur standar, hingga dugaan penggunaan bahan baku yang tidak segar.

“Evaluasi pertama, MBG dihentikan sementara. Kedua, ditempuh langkah teknis dan administratif secara cepat,” tegas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bandung, Senin (29/9/2025).

Ia bahkan mengusulkan pembangunan dapur khusus di sekolah besar dengan melibatkan relawan dari kalangan orang tua siswa, sekaligus membuka lapangan kerja lokal.

Baca Juga: JPPI Temukan Tiga Masalah Utama Kekacauan MBG, Minta Agar Dapur SPPG Dihentikan, Pemerintah Respon Begini

Temuan Mengejutkan dari Labkesda
Hasil laboratorium Dinas Kesehatan Jabar memperkuat dugaan adanya kelalaian dalam pengolahan makanan. Dua bakteri berbahaya, Salmonella dan Bacillus cereus, ditemukan dalam sampel nasi program MBG.

“Makanan yang disimpan pada suhu ruang terlalu lama berpotensi ditumbuhi bakteri. Penyimpanan aman harus di atas 60°C atau di bawah 5°C,” jelas dr. Ryan Bayusantika Ristandi, Kepala UPTD Labkesda.

Polisi Turun Tangan
Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus ini.

Baca Juga: Prabowo Minta Dapur MBG Wajib Menerapkan SOP, Termasuk Mempunya Alat Tes Uji Makanan Agar Tak Keracunan Lagi

“Kami membentuk Satgas Pengawasan agar program MBG berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan dampak buruk,” kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan.

Kritik BGN: “Di Luar Nalar”
Nada kritik keras datang dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang. Ia menilai penyimpanan daging ayam dalam jumlah besar selama berhari-hari sebagai tindakan yang “tidak masuk akal.”

“Bahan baku yang tidak segar jelas berbahaya. Kasus di Bandung Barat ini sungguh di luar nalar,” ujarnya di Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Tuntutan Publik: Transparansi dan Reformasi MBG
Kasus ini menegaskan bahwa program strategis seperti MBG tidak hanya soal distribusi makanan gratis, tetapi juga soal standar keamanan pangan, transparansi rantai pasok, dan integritas pelaksana.

Baca Juga: 3 Penginapan Nyaman dan Tips Sewa Rumah Harian di Banyuwangi

Publik kini menuntut agar pemerintah tidak sekadar melakukan evaluasi administratif, melainkan juga reformasi sistemik: mulai dari pembangunan dapur higienis, audit pemasok bahan pangan, hingga keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengawasan langsung.

Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:

Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov

Jika tidak ada perubahan mendasar, tragedi serupa berpotensi terulang dan kepercayaan publik terhadap program MBG bisa runtuh sepenuhnya. ***