POJOKSATU.id, JAKARTA-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta tambahan 15.000 personel TNI Polri di Bawah Kendali Operasi (BKO) untuk tiga provinsi di utara Sumatera.

Tentara dan polisi akan ditugaskan membersihkan sisa lumpur akibat banjir dan longsor yang melanda Sumut, Aceh dan Sumbar usai bencana besar akhir Desember lalu.

Mendagri Tito meminta tambahan 5.000 personel Polri dan 10.000 personel TNI untuk membersihkan lumpur pascabencana banjir bandang dan tanah longsor.

Baca Juga: 'Bantuan Masif Tapi Nggak Terekspos Media' Tito Viral Kembali Bongkar Fakta Penanganan Bencana di Sumatra, Meski 52 Wilayah Masih Pemulihan

Menurutnya, pembersihan lumpur perlu dipercepat, utamanya di sungai dan daratan. Area ini juga termasuk gang-gang, rumah-rumah, toko, dan lain-lain.

Tito mengungkapkan, permintaan ini sudah disampaikannya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat retreat di Hambalang, Bogor, pekan ini.

Begitu juga permintaan serupa sudah disampaikan kepada KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak.

"Saya minta Pak Kapolri, saya sampaikan mohon dukungan Satgas DPR. Paling nggak 5.000 lah. Nanti daerahnya dimana kita lihat nanti, petanya," kata Tito dalam rapat koordinasi, dikutip dari tayangan langsung TVR Parlemen, Sabtu (10/1/2026).

Baca Juga: Prabowo Lagi-lagi Sindir Sebut 'Negara Kaya, Rakyat Miskin? Tidak Masuk Akal!' Videonya Langsung Viral

"Dan kemudian saya sampaikan juga kepada Pak Maruli (Kepala Staf Angkatan Darat), kira-kira bisa nggak 10.000. Karena kalau cuma 1.000 aja tenggelam," tegas Tito lagi.

Ia berpendapat, penambahan personel Polri dapat dilakukan saat ini sebelum memasuki bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri sekitar Februari-Maret 2026.

"Kemarin waktu itu, beliau nambah 1.000 sebelum Nataru. Alasan Pak Kapolri, karena semua kekuatan sedang fokus di Nataru, Natal Tahun Baru. Nah, sekarang Nataru sudah selesai. Mumpung sebelum Lebaran, sebelum Ramadhan,” katanya.

Menurutnya, pembersihan lumpur ini hanya bisa dilakukan sebelum Ramadhan. Kalau sudah Ramadhan, banyak yang melaksanakan puasa dan dikhawatirkan mengalami kecapean.

“Jadi, harus digenjot di time window ini, di periode waktu ini," ucap Tito.

Ia mengakui, penambahan 1.000 personel Polri belum cukup untuk membantu pembersihan lumpur dan penanganan pemiluhan di berbagai area.

Tito menggambarkan, 1.200 Praja IPDN yang belum lama dikirimnya pun hanya dapat ditempatkan di Aceh Tamiang, untuk membantu administrasi pemerintahan dan perbantuan lainnya.

Praja IPDN ini hanya bisa fokus di tempat-tempat dinas-dinas di Tamiang saja.

“Kita belum lihat di Aceh Timur ada masalah, Gayo Luwes ada masalah, nanti kita akan lihat," jelas Tito.***