POJOKSATU.com – Kasus pagar laut dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kembali mencuat setelah Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memberikan kejelasan.
Taufan menilai persoalan tersebut menyangkut kredibilitas lembaga dan tidak bisa dibiarkan mengambang.
Dalam rapat kerja bersama Kementerian ATR/BPN di kompleks parlemen Jakarta, ia menyebut penyelesaian masalah ini krusial bagi citra kelembagaan kementerian.
Menurut pria kelahiran Parepare ini, pembahasan mengenai kasus pagar laut sebelumnya sempat menjadi diskusi yang cukup panjang dan mendalam antara Komisi II DPR dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Menurut pria kelahiran Parepare ini, pembahasan mengenai kasus pagar laut sebelumnya sempat menjadi diskusi yang cukup panjang dan mendalam antara Komisi II DPR dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Namun kini, ia menilai isu tersebut seolah-olah telah "hilang" dari agenda pembahasan.
"Saya sekali lagi juga mempertegas ini bukan oknum, bukan Nusron Wahid-nya, tapi citra kelembagaan, Pak," ujar Taufan saat rapat berlangsung, Senin 21 April.
Politisi dari Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya lembaga seperti Kementerian ATR/BPN untuk menjaga kepercayaan publik melalui langkah-langkah penyelesaian yang transparan dan tuntas.
Politisi dari Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya lembaga seperti Kementerian ATR/BPN untuk menjaga kepercayaan publik melalui langkah-langkah penyelesaian yang transparan dan tuntas.
Taufan meminta agar ada penjelasan mengenai hasil dan dampak dari penanganan kasus pagar laut.
"Jadi tolong memang persoalan pagar laut ini kita ingin sekali tahu mengetahui apa output dan outcome, adakah pembelajaran ke depan?" ujarnya lebih lanjut.
Anggota Komisi II DPR RI ini juga mengungkapkan bahwa para anggota DPR RI baru saja menyelesaikan masa reses dengan mengunjungi daerah pemilihannya masing-masing.
Anggota Komisi II DPR RI ini juga mengungkapkan bahwa para anggota DPR RI baru saja menyelesaikan masa reses dengan mengunjungi daerah pemilihannya masing-masing.
Dari hasil kunjungan tersebut, ia menyampaikan bahwa masyarakat sudah sangat memahami adanya kemitraan antara Komisi II DPR dan Kementerian ATR/BPN.
Aspirasi masyarakat pun banyak yang menyoroti isu pertanahan, termasuk konflik-konflik yang melibatkan SHGB seperti kasus pagar laut ini.
Menurutnya, isu pertanahan merupakan salah satu persoalan paling strategis karena berkaitan langsung dengan hak hidup masyarakat.
Menurutnya, isu pertanahan merupakan salah satu persoalan paling strategis karena berkaitan langsung dengan hak hidup masyarakat.
“Tetapi menurut saya isu ini enak dikelola, karena menyangkut hidup dan kehidupan masyarakat,” katanya.
Desakan ini menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa penyelesaian konflik agraria harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Terlebih lagi, dengan sorotan publik yang tinggi terhadap kasus pagar laut, DPR menilai bahwa kejelasan dari pihak ATR/BPN menjadi kunci untuk menjaga integritas lembaga.***
