POJOKSATU.ID - Bencana banjir dan longsor yang melanda Tapanuli Tengah bukan hanya menghancurkan permukiman dan akses jalan.
Tetapi juga memperlihatkan betapa rapuhnya roda pemerintahan daerah dalam menghadapi situasi darurat.
Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, secara terbuka mengakui bahwa penanganan bencana.
Tersendat parah lantaran 80 persen pegawai Pemkab Tapteng ikut menjadi korban.
Baca Juga: Mirwan Diperiksa! Kemendagri Bongkar Aliran Dana dan Rombongan Umrah di Tengah Bencana
Pengakuan ini memperlihatkan betapa buruknya kesiapsiagaan daerah yang seharusnya memiliki protokol darurat untuk situasi ekstrem.
“Dengan kemampuan personel yang sangat terbatas, karena 80 persen pegawai kami ini korban juga,” ujar Masinton, dikutip dari Kompas, 8 Desember 2025.
Situasi ini membuat pelayanan publik terhenti dan penanganan darurat berjalan terseok-seok.
Alih-alih menunjukkan kesiapan dan sistem yang kuat, pemerintah daerah justru meminta masyarakat “memaklumi situasi”.
Baca Juga: Mirwan Diperiksa! Kemendagri Bongkar Aliran Dana dan Rombongan Umrah di Tengah Bencana
Dan mengajak warga bergotong royong untuk menutupi kekurangan aparatur.
Kritik pun bermunculan, bagaimana mungkin daerah rawan bencana tidak memiliki skema cadangan personel atau protokol pengganti saat ASN terdampak?
Masalah semakin runyam ketika Masinton mengakui minimnya alat berat yang diperlukan untuk membuka akses jalan yang tertimbun longsor.
Kerusakan diperparah oleh tumpukan kayu hasil pembalakan liar yang ikut hanyut dari hulu.
Pernyataan ini mempertegas bahwa kerusakan lingkungan di wilayah Tapteng terjadi tanpa pengawasan kuat pemerintah daerah.
Ironisnya, bencana besar ini justru menguak pembiaran yang selama ini disangkal.
“Kami membutuhkan banyak alat berat untuk membuka akses. Banyaknya timbunan kayu hasil pembalakan di atas terbawa sampai ke desa-desa,” kata Masinton.
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar, di mana fungsi pengawasan pemerintah selama ini, hingga pembalakan liar sedemikian masif terjadi di hulu?
Baca Juga: Terpilih Kembali Sebagai Ketua DPD PDI-Perjuangan Jabar, Ono Surono: Ini Tugas Berat
Sejumlah wilayah seperti Kecamatan Sitahuis dan Sibabangun hingga kini masih terisolasi, menunjukkan betapa lambatnya proses pembukaan akses.
Meski bantuan logistik diklaim terus disalurkan, keluhan warga yang belum tersentuh bantuan masih bermunculan.
“Kami ingin bantuan tidak menumpuk di gudang, tapi distribusi juga terkendala akses,” kata Masinton.
Pernyataan itu semakin menunjukkan betapa carut-marutnya koordinasi yang berjalan saat ini.
Sebagai solusi darurat, pemerintah berjanji membuka posko-posko baru di Sorkam, Barus, Tukka, dan Sibabangun.
Namun tanpa alat berat cukup dan koordinasi kuat, strategi itu berpotensi menjadi solusi setengah hati.
Bencana ini tidak hanya memperlihatkan kekuatan alam yang mematikan tetapi juga kelemahan struktural dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Minim mitigasi, lemahnya pengawasan lingkungan, hingga ketiadaan sistem darurat.
Yang terencana membuat masyarakat harus menanggung akibat dari kelalaian yang sudah lama diabaikan.***
