POJOKSATU.ID – Mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Da’i Bachtiar menyampaikan usulan tegas agar institusi Polri diberikan anggaran yang memadai untuk mendukung kerja para penyidik.
Menurutnya, kecukupan anggaran merupakan salah satu cara paling efektif untuk mencegah terjadinya pencarian sumber dana ilegal dalam proses penyidikan perkara.
Pernyataan itu disampaikan Da’i saat mewakili Persatuan Purnawirawan (PP) Polri dalam audiensi bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu. Dikutip dari inilah.com Jumaat (12/12/2025).
Ia menilai, tuntutan profesionalisme penyidik tidak akan maksimal selama mereka bekerja dengan anggaran terbatas, terutama untuk kasus yang membutuhkan waktu penyidikan panjang dan biaya penanganan besar.
Da’i juga menyoroti ketimpangan biaya dalam penanganan beberapa kasus.
Menurutnya, dalam praktik, ada perkara yang bisa selesai dengan cepat asalkan anggarannya tersedia, sementara perkara lain tersendat karena keterbatasan dukungan operasional.
Fenomena inilah yang ia nilai sebagai akar masalah yang harus dibenahi secara sistemik.
“Banyak kasus punya rentang waktu berbeda. Ada yang cepat selesai tapi biayanya tidak kecil. Di sini pentingnya anggaran penyidik yang jelas,” ujarnya.
Mantan Kapolri itu menegaskan, pembenahan anggaran bukan sekadar persoalan teknis, tetapi bagian dari reformasi besar agar Polri semakin bersih dan profesional.
Baca Juga: Siap-Siap! Segini Nominal Gaji PPPK BGN 2025 yang Bakal Kamu Terima Jika Lolos Seleksi
Jika kebutuhan operasional penyidik terpenuhi, ia percaya potensi penyimpangan dalam bentuk pencarian dana tidak resmi bisa ditekan secara signifikan.
Da’i menambahkan, penyidik yang bekerja dengan anggaran minim akan menghadapi tekanan besar ketika kasus menuntut investigasi mendalam, perjalanan dinas, pengumpulan bukti, hingga operasi lapangan.
Dalam situasi seperti itu, risiko godaan untuk mencari jalan pintas bisa meningkat. Karena itu, negara harus hadir memastikan kebutuhan anggaran terpenuhi secara transparan dan akuntabel.
Baca Juga: Viral! KDM Langsung Kasih Uang Segepok ke Sopir Taksi yang Dianggap Paling Jujur di Sumatera
Usulan ini mendapat perhatian karena disampaikan langsung dalam forum resmi reformasi Polri, sebuah agenda yang tengah mendorong percepatan profesionalisme institusi kepolisian.
Da’i menekankan bahwa berbagai rekomendasi dari purnawirawan Polri bukan untuk mengkritik, melainkan untuk memperkuat kinerja aparat di lapangan.
Ia juga menyinggung pentingnya pengawasan internal dan sistem akuntabilitas anggaran yang kuat.
Baca Juga: Kota Serang Harus Bersih dari THM Budi Rustandi dan H Embay Sepakat Perketat Perda
Menurutnya, peningkatan anggaran harus diikuti mekanisme pengawasan yang ketat agar setiap dana penyidikan digunakan tepat sasaran dan tidak menimbulkan moral hazard baru.
“Reformasi Polri tidak hanya soal teknologi dan struktur, tetapi juga soal memastikan penyidik bekerja tanpa beban yang tidak perlu,” ujarnya.
Pernyataan Da’i ini turut memantik diskusi publik mengenai bagaimana negara mengalokasikan anggaran bagi penegakan hukum.
Baca Juga: Heboh! Eks Ketum PBNU Sebut Izin Tambang Jokowi Adalah Jebakan untuk NU
Dengan beban kerja penyidikan yang terus meningkat dan kasus yang semakin kompleks, usulan untuk memperkuat pendanaan operasional dianggap masuk akal dan perlu ditindaklanjuti secara serius.
Hingga kini, Komisi Percepatan Reformasi Polri belum merilis tindak lanjut resmi atas usulan tersebut.
Namun, dorongan dari tokoh besar seperti Da’i Bachtiar diperkirakan akan menjadi salah satu rekomendasi penting dalam proses reformasi kepolisian yang sedang berlangsung.***
